KPU Depok Dapat Rp4,5 M dari APBN

In Utama

logo KPU pancasila

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para petugas yang terjun langsung ke lapangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mengajukan anggaran.

Petugas tersebut di antaranya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Petugas Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan petugas KPU di Kota Depok.

Terkait hal itu, Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna menyebutkan, pihaknya mengajukan pengadaan anggaran melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Anggaran tersebut di luar dari anggaran pembiayaan Pilkada yang digelontorkan Pemkot Depok ke KPU melalui APBD.

“Buat APD kita ajukan ke pusat melalui TAPD Kemendagri. Pengajuan kita diakomodir, ada penambahan biaya dari APBN sebesar Rp4,5 miliar,” ungkap Nana kepada wartawan, Senin (3/8).

Nana mengatakan, anggaran tersebut sudah dikucurkan beberapa waktu lalu dan telah dimanfaatkan untuk kegiatan pencocokan dan penelitian alias Coklit PPDP. Besarnya anggaran dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan, seperti pengadaan masker, face shield, dan hand sanitizer.

“Sedangkan anggaran Pilkada yang diambil dari APBD sebesar Rp60,2 miliar. Dan untuk APD ini diambil dari APBN. Hal tersebut sebagai konsekuensi Pilkada di masa pandemi Covid-19, ada kebutuhan APD yang harus disiapkan,” tegasnya.

Menurutnya, tidak hanya KPU Kota Depok saja yang mendapatkan anggaran tersebut. Tetapi semua daerah yang menggelar Pilkada serentak, pada 9 Desember mendatang. “Nominalnya setiap daerah bervariasi karena disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah,” kata Nana.

Selain itu, KPU Kota Depok akan mengundang partai politik, kemudian menyosialisasikan syarat serta mekanisme pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok. Saat ini pihaknya tengah melakukan pemutakhiran Coklit, yang sudah dimulai sejak 15 Juli hingga 16 Oktober 2020. “Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 16 Oktober 2020,” tuturnya.

Diketahui, pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok di Pilkada, akan dibuka awal September 2020. Rencananya, Selasa (4/8) KPU akan menyampaikan tata cara dan persyaratan administrasi, sesuai dengan Peraturan KPU dan wajib dipenuhi para calon.

“Untuk menghindari kesalahan administrasi, maka kami undang parpol, agar mengetahui persyaratan yang diatur dari Peraturan KPU. Ini terkesan sepele, tapi sangat penting,” tegasnya.

Ia menilai, banyak hal yang terlupakan oleh para calon terkait persyaratan pendaftaran. Di antaranya kasus yang kerap terjadi adalah legalisir ijazah. Kemudian juga kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Kami lakukan sosialisasi ini agar parpol tidak berpikir tentang rekomendasi saja. Tapi juga persyaratan yang harus dipenuhi,” tandasnya.

Menurutnya, pada 28 Agustus 2020 akan mengumumkan pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok. Sedangkan pendaftaran ditetapkan tiga hari, yaitu 4-6 September 2020. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

Ketua DPC Partai Hanura Kota Depok, Miftah Sunandar

Hanura Depok Mantap Dukung Pradi-Afifah

Ketua DPC Partai Hanura Kota Depok, Miftah Sunandar.   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Satu lagi partai non parlemen

Read More...
walikota depok pakai masker CFD

Pisah Ranjang dengan Istri, Selamatkan Walikota Depok dari Covid-19

Walikota Depok, Mohammad Idris.   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Berkaitan dengan Elly Farida yang terpapar virus Korona (Covid-19),

Read More...
alfamidi SMK Putra Bangsa

SMK Putra Bangsa Gulirkan Alfamidi Class

LULUSAN TERBAIK : Siswa-siswa SMK Putra Bangsa yang menjadi calon peserta Program Alfamidi Class berfoto

Read More...

Mobile Sliding Menu