Omnibus Law Mengancam Mahasiswa dan Pendidikan

In Ruang Publik

Oleh: Fatimah Azzahrah Hanifah

Mahasiswi Universitas Indonesia

 

SEJAK dikeluarkannya wacana pembentukan omnibus law 2019 silam, gelombang protes terjadi di berbagai kalangan termasuk mahasiswa. Omnibus law dinilai berdampak buruk mulai dari merugikan para buruh, potensi terjadinya PHK massal, mengakomodasi kepentingan pengusaha, merusak lingkungan, hingga membuat orientasi sistem pendidikan menjadi pencetak tenaga kerja murah.

Sebagian besar dari kita hanya mengetahui bahwa omnibus law mengancam sektor ketenagakerjaan saja, tapi nyatanya omnibus law pun turut mengancam sektor pendidikan.

Hal ini dapat dilihat dalam draft omnibus law, antara lain: Pertama, pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat tiga pasal yang diubah yaitu pasal 67, 68 dan 69. Pengubahan pasal ini mengakibatkan dihilangkannya tindak pidana bagi yang menggunakan ijazah, sertifikat, atau gelar akademik palsu.

Kedua, omnibus law turut mengubah pasal 8 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi yang diterima oleh guru dan dosen lulusan dalam negeri. Pada pasal 8, guru dan dosen dalam negeri diwajibkan untuk memiliki sertifikat pendidik sementara lulusan luar negeri tidak diwajibkan memiliki sertifikat pendidik.

Ketiga, menghapus UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Hal ini menghapus sumber norma kebudayaan bangsa pada pasal 1 sehingga prinsip penyelenggaraan pendidikan lebih mengikuti mekanisme pasar. Selain itu, turut menghapuskan syarat berdirinya kampus asing di Indonesia seperti memprioritaskan dosen dan tenaga pendidik asal Indonesia dan kampus asing dapat bebas menetapkan lokasi, jenis dan program studi perguruan tingginya yang sebelumnya diatur pada pasal 90.

Pidato sambutan Nadiem Makarim pada serah terima Rektor Universitas Indonesia, beliau mengatakan, “saat ini, Indonesia sedang memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya, akreditas tidak menjamin mutu, kita memasuki era di mana masuk kelas tidak menjamin belajar”.

Apakah sudah tidak penting lagi legalitas dari ijazah di Indonesia sehingga pemerintah menghapus ketentuan tersebut? Mengutip dari tirto.id, menurut Satriawan adanya omnibus law atau RUU Cilaka ini seolah-olah menghalalkan cara apa pun demi tujuan lapangan pekerjaan. Pendidikan bukan lagi untuk menyiapkan karakter anak bangsa yang baik, melainkan untuk menyiapkan robot-robot pekerja dengan upah murah.

Selain itu, omnibus law menandakan tidak adanya kepercayaan pemerintah Indonesia terhadap tenaga pendidik lulusan dalam negeri dan turut mempermudah kampus-kampus asing untuk membuka di Indonesia. Hal ini tentu menggambarkan ada yang tidak baik dalam pendidikan kita saat ini dan ketertinggalan pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, muatan yang ada di dalam omnibus law mengenai pendidikan tidak menjawab persoalaan pendidikan saat ini. Melainkan mempermudah negara asing untuk masuk ke dalam pendidikan Indonesia.

Maka, dapat dilihat bahwa pendidikan Indonesia saat ini semakin diarahkan kepada liberalisme. Setelah program yang dikemukakan Nadiem yaitu ‘Kampus Merdeka’ mulai dilaksanakan tahun ini, omnibus law turut mengambil peran dalam rangka meliberalisasi pendidikan di Indonesia. Menurut Mansour Fakih (2002), ciri utama pendidikan yang berideologi liberal adalah selalu berusaha menyesuaikan pendidikan dengan keadaan ekonomi dan politik di luar dunia pendidikan.

Ketika kita berbicara mengenai liberalisme pendidikan, maka hal ini tidak jauh dari ibu kandungnya yaitu kapitalisme dengan akidahnya sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan). Sistem kapitalisme ini akan melahirkan bahaya nyata pada pendidikan, yaitu: Pertama, kurikulum sekuler, berupa penanaman pemahaman-pemahaman Barat seperti feminisme dan lgbt serta digencarkannya opini Islam moderat.

Kedua, ilmu sebagai komoditas, yakni ilmu hadir dijadikan sebagai lahan bisnis untuk menggerakkan perekonomian dan pendidikan diarahkan sesuai dengan kebutuhan industri. Ilmu bukan lagi hadir untuk mencerdaskan.

Ketiga, tujuan pendidikan dalam sistem kapitalis pendidikan tidak lagi mencetak karakter anak bangsa yang baik, apalagi mencetak generasi yang siap mencerdaskan umat. Pendidikan kapitalis bertujuan untuk mencetak robot-robot pekerja dengan upah murah yang menguntungkan para kapitalis.

Keempat, negara sebagai regulator dan fasilitator bukan operator. Pada sistem kapitalisme negara hadir hanya untuk membuat peraturan dan kebijakan. Kemudian membangun fasilitas pendidikan tanpa memastikan pendidikan itu terjaga sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mencerdaskan.

Oleh karena itu, wajar jika omnibus law diusung di tengah sistem kapitalisme seperti saat ini. Karena output yang dihasilkan oleh pendidikan kapitalisme adalah individu sekuler yang hanya mengejar materi di dunia kemudian dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian. Ketika mahasiswa Muslim terjebak di dalam pendidikan seperti ini akan menjauhkan intelektual Muslim dari kebangkitan Islam, karena ilmu yang didapat bukan untuk mencerdaskan dirinya ataupun mencerdaskan umat melainkan untuk kepentingan para kapitalis.

Jika kita bandingkan dengan sistem pendidikan Islam, maka terlihat jauh perbedaannya. Perbedaan yang dapat kita lihat antara lain:

Pertama, kurikulum Islam. Penanaman tsaqafah Islam dan memahami nilai-nilai yang terdapat di dalamnya disertai dengan ilmu kehidupan seperti sains dan teknologi.

Kedua, ilmu sebagai nur (cahaya). Kedudukan ilmu dalam sistem Islam adalah sebagai penerang bagi pemiliknya maupun penerang bagi orang lain. Ilmu bagaikan cahaya dan kebodohan bagaikan kegelapan, maka ilmu sebenarnya hadir untuk mencerdaskan. Bukan menjadi komoditas yang digunakan untuk mendongkrak perekonomian.

Ketiga, tujuan pendidikan. Pendidikan Islam bertujuan untuk mencetak individu yang berkribadian Islami, memiliki penguasaan tsaqafah Islam, serta penguasaan ilmu kehidupan (IPTEK, keahlian dan keterampilan). Sehingga dihasilkan individu yang cerdas dan siap untuk mencerdaskan umat. Bukan sebagai robot-robot pekerja yang menguntungkan para kapitalis.

Keempat, negara bertanggung jawab penuh. Negara hadir bukan hanya sebagai regulator dan fasilitator saja. Negara bertanggung jawab penuh memastikan pendidikan yang berkualitas baik kurikulum, tenaga pendidik dan fasilitas. Negara juga turut memastikan pendidikan sampai pada setiap individu dengan kualitas terbaik.

Itulah perbedaan antara pendidikan kapitalisme dan pendidikan Islam. Output yang dihasilkan dari pendidikan Islam adalah individu-individu cerdas, bukan hanya ahli ilmu kehidupan namun juga ahli dalam ilmu agama. Individu cerdas seperti inilah yang akhirnya siap untuk mencerdaskan umat.

Maka, ketika kita ingin selamat dari liberalisasi pendidikan tidaklah cukup lewat aksi menolak omnibus law. Karena pendidikan merupakan permasalahan sistematik. Maka dibutuhkan pula solusi yang sistematik. Sistem Islam lengkap dengan pendidikan Islamnya hadir menjadi solusi di tengah arus liberalisasi pendidikan saat ini. Sudah saatnya kita sebagai mahasiswa Muslim berpegang teguh dengan Islam dan turut andil dalam perjuangan kembalinya kehidupan Islam. (*)

You may also read!

Ketua DPC Partai Hanura Kota Depok, Miftah Sunandar

Hanura Depok Mantap Dukung Pradi-Afifah

Ketua DPC Partai Hanura Kota Depok, Miftah Sunandar.   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Satu lagi partai non parlemen

Read More...
walikota depok pakai masker CFD

Pisah Ranjang dengan Istri, Selamatkan Walikota Depok dari Covid-19

Walikota Depok, Mohammad Idris.   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Berkaitan dengan Elly Farida yang terpapar virus Korona (Covid-19),

Read More...
alfamidi SMK Putra Bangsa

SMK Putra Bangsa Gulirkan Alfamidi Class

LULUSAN TERBAIK : Siswa-siswa SMK Putra Bangsa yang menjadi calon peserta Program Alfamidi Class berfoto

Read More...

Mobile Sliding Menu