secuplik pilkada singkat
PEMAPARAN : Anggota DKPP RI, Didik Supriyanto saat mengisi materi dalam penyuluhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan KPU Kota Depok di Hotel Novotel, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (14/08). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK
secuplik pilkada singkat
PEMAPARAN : Anggota DKPP RI, Didik Supriyanto saat mengisi materi dalam penyuluhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan KPU Kota Depok di Hotel Novotel, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (14/08). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berupaya tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik. Hal tersebut dinyatakan  anggota DKPP Republik Indonesia, Didik Supriyanto pada penyuluhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan KPU Kota Depok di Hotel Novotel, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (14/8).

Laporan : Ricky Juliansyah

RADARDEPOK.COM – Hadir di acara ini Ketua KPU Depok Nana Shobarna, para komisioner KPU Depok, seluruh jajaran sekretariat KPU Depok , dan para Camat dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Depok.

“Setiap laporan atau pengaduan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu akan diproses. Sudah barang tentu parameternya bukan hanya kode etik tapi juga kode perilaku,” tutur Didik.

Ia mengakui, bukan hal mudah untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Dicontohkan dalam hal perolehan suara yang diadukan oleh kontestan terhadap PPK. Tapi di tingkat KPU telah diperbaiki kesalahan penghitungan suara itu.

“Karena, kesalahan telah diperbaiki di tingkat atasannya, pelanggaran tersebut dinilai pakar hukum sebagai pelanggaran administratif. Tapi, DKPP menilai PPK melanggar kode etik karena bukan tidak mungkin kesalahan itu disengaja,” ujar Didik.

Didik mengingatkan bahwa penyelenggara Pemilu masuk dalam kategori profesi karena memiliki unsur penghasilan, pengetahuan dan ketrampilan, serta kode etik. Semua profesi, ujarnya, mencerminkan tiga elemen itu.