bawaslu lulik ngomong
DISKUSI : Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini dalam agenda Wartawan DMC Bincang Siang Bersama Bawaslu Kota Depok di Cafe Garden, Hotel Bumi Wiyata, Jalan Margonda Raya, Kecamatan Beji, Jumat (11/09). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK
bawaslu lulik ngomong
DISKUSI : Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini dalam agenda Wartawan DMC Bincang Siang Bersama Bawaslu Kota Depok di Cafe Garden, Hotel Bumi Wiyata, Jalan Margonda Raya, Kecamatan Beji, Jumat (11/09). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kendati atribut kampanye peserta pasangan calon (Paslon) Pilkada 2020, mulai marak bertebaran di sejumlah titik di Kota Depok. Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok belum bisa memberikan tindakan.

Seperti yang diungkapkan Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini dalam agenda Wartawan DMC Bincang Siang Bersama Bawaslu Kota Depok di Cafe Garden, Hotel Bumi Wiyata, Jalan Margonda Raya, Kecamatan Beji, Jumat (11/09).

“Kami belum bisa melakukan penindakan terhadap pelanggaran tahapan Pilkada Depok 2020 sebelum adanya keputusan dari KPU untuk menetapkan calon,” tutur Luli yang didampingi Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Depok, M. Syamsu Rahman.

Sebagaimana diketahui, saat ini Kota Depok sudah diwarnai sejumlah atribut kampanye peserta Pilkada Depok. Mulai dari banner hingga billboard besar di beberapa jalur utama Kota Sejuta Maulid, meski belum memasuki tahapan kampanye.

“Jika sudah ditetapkan KPU sebagai peserta, maka mereka maka menjadi subjek-subjek penindakan, penanganan, pelanggaran kalau hari ini kami belum bisa jadikan subjek, karena masih bakal calon,” tegasnya.

Perempuan berhijab ini menerangkan, dalam per undang-udangan kepemiluan, tidak ada aturan mengenai penindakan pelanggaran tahapan Pilkada oleh bakal calon.

“Yang ada adalah calon walikota dan wakil walikota yang akan ditetapkan pada tanggal 23 September,” terangnya.

Lebih lanjut Luli, strategi pengawasan Bawaslu di Pilkada 2020 lebih mengutamakan pencegahan, dan tidak serta merta melakukan penindakan.