Bawaslu Depok Walk Out dari Rapat Pleno 

In Utama
rapat pleno bawaslu walkout
RAPAT : Jajaran penyelenggaran Pemilu Kota Depok saat Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS di Kantor Sekretariat KPU Kota Depok, Jalan Raya Kartini, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas, Minggu (13/09). FOTO : ISTIMEWA

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Dinilai diacuhkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok menyatakan Walk Out pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kantor Sekretariat KPU Kota Depok, Jalan Raya Kartini, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas, Minggu (13/09).

Kendati demikian, KPU Kota Depok tidak mengindahkan sikap Bawaslu Depok, dan tetap melanjutkan proses pleno serta mengabaikan rekomendasi jajaran pengawas Pemilu di Kota Depok.

“Pada awal Pleno kami menyampaikan rekomendasi penundaan penetapan DPS, agar KPU Kota Depok terlebih dahulu menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kota Depok yang berkaitan penyampaian daftar pemilih,” tutur Anggota Bawaslu Kota Depok, Andriansyah.

Ia menjelaskan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 Ayat 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019, yakni PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK, PPL dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

“Sampai agenda rapat pleno belum juga disampaikan salinan data tersebut. Selain itu penundaan diperlukan agar KPU Kota Depok menyelesaikan permasalahan Pemutakhiran Data Pemilih yang belum tuntas. Seperti data pemilih DPK tahun 2019 yang belum masuk ke dalam Daftar Pemilih A.KWK,” ucap Andriansyah kepada Radar Depok.

Sementara, Dede Slamet Permana yang juga Anggota Bawaslu Kota Depok menambahkan, sesuai hasil pengawasan Bawaslu Depok melalui jajaran Panwaslu Kecamatan, ditemukan fakta adanya oknum PPS yang memberikan by name by adress ke pihak eksternal, dan ditemukan PPDP yang menggandakan A.KWK di dua Kelurahan dengan dalih untuk pegangan.

Padahal, Dede melanjutkan, dalam Surat Balasan KPU Kota Depok mengenai tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Depok 12 September 2020 menginstruksikan PPS dan PPK untuk tidak memberikan data kepada pengawas Pemilu.

“KPU Kota Depok berdalih menjaga kerahasiaan data sebagaimana ketentuan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013, 1), PKPU nomor 6 tahun 2020 pasal 25 ayat 4, dan SE KPU RI nomor 684/PL.021.-SD/01/KPU/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 perihal Penyusunan dan Penyerahan DPHP oleh PPS,” imbuh Dede.

1 of 3

You may also read!

Kapolsek sukmajaya naik pangkat

Jelang Malam Tahun Baru, Polsek Sukmajaya Tumpengan

TUMPENGAN: Kenaikan Pangkat Kapolsek Sukmajaya, dengan prosesi pemotongan tumpeng di Mapolsek Sukmajaya, Kamis (31/12).  FOTO

Read More...
Tahun baru sukmajaya-cilodong

Malam Tahun Baru di Sukmajaya-Cilodong Dipantau

SIAP : Apel Persiapan Pengamanan Malam Tahun Baru di Mapolsek Sukmajaya, Kamis (31/12). FOTO :

Read More...
Pln

PLN UP3 Depok Perkuat Pasokan Jelang Tahun Baru

PANTAU : Petugas tengah bersiaga memperkuat pasokan listrik, pada malam tahun baru. FOTO : ISTIMEWA   RADARDEPOK.COM,

Read More...

Mobile Sliding Menu