demo ijazah idris
IJAZAH: Sejumlah anggota Aliansi Masyarakat Depok (AMD) gelar aksi demo terkait dugaan ijazah palsu milik Mohammad Idris, Kamis (17/9). FOTO : ISTIMEWA
demo ijazah idris
IJAZAH : Sejumlah anggota Aliansi Masyarakat Depok (AMD) gelar aksi demo terkait dugaan ijazah palsu milik Mohammad Idris, Kamis (17/9). FOTO : ISTIMEWA

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Masih ingat dengan dugaan ijazah palsu milik Mohammad Idris. Kamis (17/09), isu tersebut kembali digoreng Aliansi Masyarakat Depok (AMD). Mereka beramai-ramai mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Bawaslu Kota Depok, Kemendagri RI dan Dewan Pimpinan Pusat Partai PKS.

Koordinator aksi AMD, Ibra mengatakan, sebenarnya sudah ada pengaduan dari masyarakat, tentang kajian dokumen ijazah yang terbukti memiliki ketidaksamaan nama dengan nama yang dimiliki Mohammad Idris saat ini. Tepatnya sejak Maret 2020, tetapi pengaduan ini rupanya tidak kunjung direspon.

“Kami tidak bisa membiarkan hal ini terjadi, makanya kami sampaikan supaya ini bisa jadi perhatian penting. Jauh sebelum pilkada, sebenarnya masyarakat sudah resah,” kata Ibra, kepada Radar Depok, Jumat (18/09).

Ibra menambahkan, kecacatan hukum terkait pemalsuan dokumen ijazah ini terlihat jelas pada ijazah SD yang dikeluarkan  Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor.

“Sesuai peraturan, jika ada salah satu calon yang memiliki kecacatan hukum, seharusnya dipastikan calon tersebut tidak bisa lagi ikut melanjutkan proses pilkada. Pihak kepolisian dan kejaksaan Tinggi Negeri tidak boleh membiarkan ini terjadi. Ini kan bertentangan dengan Pasal 263 KUHP ayat 1 dan 2,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Depok, Kholil Pasaribu menyebut, karena ada tanggapan dari masyarakat seperti yang disampaikan AMD. Pihaknya langsung melakukan verifikasi faktual terkait ijazah Mohammad Idris, secara khusus ijazah SMA-S3 yang dimilikinya. Saat verifikasi data, Pertama, KPU Kota Depok memastikan legalitasnya melalui legalisir, apakah legalisir dalam fotokopi ijazah Mohammad Idris itu diberikan oleh institusi pendidikan yang benar atau tidak. Kedua, juga dicek tentang kesamaan namanya brdasarkan e-KTP Mohammad Idris.

“Soal ini kami ikuti prosedur, bahkan ada Bawaslu yang ikut hadir dalam proses verifikasi yang dilakukan secara virtual selama lockdown berlangsung. Pimpinan Pondok Pesantren Gontor dan Dikti juga kami sudah temui dan hasilnya kami tidak menemukan adanya kepalsuan dokumen,” katanya saat dihubungi melalui telepon.