Ini Tanggapan KPU Depok Terkait Bawaslu Walkout

In Politika
ketua KPU depok nana sobarna
Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diselenggarakan oleh KPU Kota Depok, Bawaslu Kota Depok melakukan walkout. Menanggapi hal tersebut KPU Kota Depok, tidak mempersoalkan Walkout Bawaslu Kota Depok.

Ketua KPU Kota Depok, Nana Sobarna mengatakan, Walkoutnya Bawaslu Kota Depok dikarenakan menyampaikan saran untuk penundaan di rapat pleno. Melihat hal tersebut KUPD Kota Depok menanyakan kepada peserta lain dan menyarankan rapat pleno dilanjutkan kembali.

“Atas saran dari peserta lain untuk melanjutkan kembali sehingga KPU Kota Deok melanjutkan rapat pleno dan Bawaslu walkout,” ujar Nana Sobarna, Senin (14/09).

Nana Sobarna menjelaskan, rapat pleno tingkat kota merupakan tindak lanjut dari rapat pleno sebelumnya, yakni mulai dari kelurahan dan tingkat kecamatan.

Kota Depok tidak serta merta melakukan rapat kota tanpa tindaklanjut dari rapat pleno di tingkat bawah. Pada rapat pleno di tingkat bawah berjalan dengan baik dan tidak terdapat catatan apapun. Dengan begitu, KPU Kota Depok menilai tidak ada persoalan terkait rapat pleno di tingkat kelurahan maupun kecamatan. 

Nana Sobarna mengungkapkan, terkait salinan data yang di minta Bawaslu, KPU Kota Depok mengacu kepada surat dari KPU RI salinan data tidak dapat diberikan kepada Bawaslu Kota Depok. Selain itu, hal tersebut telah menjadi pembahasan di tingkat pusat antara KPU RI dan Bawaslu RI. 

“Jadi kita tidak memberikannya kepada Bawaslu karena ada dasarnya,” terang Nana Sobarna.

Nana Sobarna menuturkan, KPU Kota Depok berencana akan membuka TPS di rutan Depok. Namun masih menunggu ketentuannya, dimana rencananya akan dibangun 2 TPS. Dengan adanya rencana tersebut tidak serta merta narapidana yang mendapatkan hak memilih, dengan pulang terlebih dahulu ke TPS lokasi asal mereka, tetapi narapidana dapat memilih di lokasi rutan. Namun rencana tersebut masih menunggu perintah sampai aturannya keluar berkaitan dengan pemilih rutan. 

Nana Sobarna menjelaskan, pemilih yang belum ber e-kTP sudah ditanggapi langsung Disdukcapil Kota Depok dalam rapat pleno. KPU Kota Depok membeberkan, daftar pemilih saat ini belum final, sehingga masih ada ruang memberikan masukan, memberikan tanggapan, sampai dengan maksimal pada 16 Oktober 2020 hingga mendapatkan daftar pemilih tetap.

Selain itu, Bawaslu Kota Depok tidak menjabarkan pihak eksternal yang disebutkan, selain itu Bawaslu tidak memberikan oknum PPS memberikan by data dan hanya disampaikan secara lisan. Menurutnya, tidak ada kejelasan dimana dan kejadian seperti apa terkait oknum PPS yang memberikan data.

“Walaupun kita akan mengkroscek ada temuan dan laporan itu, jadi penyampaian seperti itu saya pikir perlu didalami lagi, kalau pihak eksternal dari unsur apa bisa disebutkan,” ucap Nana Sobarna. (rd/dic)

 

Jurnalis : Dicky Agung Prihanto

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

Kapolsek sukmajaya naik pangkat

Jelang Malam Tahun Baru, Polsek Sukmajaya Tumpengan

TUMPENGAN: Kenaikan Pangkat Kapolsek Sukmajaya, dengan prosesi pemotongan tumpeng di Mapolsek Sukmajaya, Kamis (31/12).  FOTO

Read More...
Tahun baru sukmajaya-cilodong

Malam Tahun Baru di Sukmajaya-Cilodong Dipantau

SIAP : Apel Persiapan Pengamanan Malam Tahun Baru di Mapolsek Sukmajaya, Kamis (31/12). FOTO :

Read More...
Pln

PLN UP3 Depok Perkuat Pasokan Jelang Tahun Baru

PANTAU : Petugas tengah bersiaga memperkuat pasokan listrik, pada malam tahun baru. FOTO : ISTIMEWA   RADARDEPOK.COM,

Read More...

Mobile Sliding Menu