push up pelanggar PSBB
DIBERI SANKSI : Petugas gabungan memberikan sanksi kepada warga yang masih tidak menggunakan masker saat beradaa di tempat umum di Simpang Juanda, Jalan Margonda Raya, beberapa waktu lalu. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
push up pelanggar PSBB
DIBERI SANKSI : Petugas gabungan memberikan sanksi kepada warga yang masih tidak menggunakan masker saat beradaa di tempat umum di Simpang Juanda, Jalan Margonda Raya, beberapa waktu lalu. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – DKI Jakarta telah bersikap terkait pandemi virus Korona (Covid-19) dengan menarik rem darurat. Namun, Kota Depok tetap menerapkan PSBB Proposional dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (TGTPPC) Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, Kota Depok masih mengikuti PSBB Proposional sampai 29 September 2020, sesuai keputusan Gubernur Jawa Barat. TGTPPC Kota Depok telah mengeluarkan sejumlah program prioritas untuk Kota Depok.

“Karena zona merah, kami menerapkan sesuai Perwal No59 Tahun 2020 dengan Penerapan Aktifitas Warga dan Pembatasan Aktifitas Usaha,” ujar Dadang wihana kepada Radar Depok, Kamis (10/09).

Dadang Wihana menjelaskan, Kota Depok menerapkan PSBB Proposional hingga 29 September 2020, sedangkan DKI Jakarta melakukan penutupan pada 14 September 2020, namun belum ada kepastian atau belum final. Hal itu dikarenakan Gubernur Jakarta harus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan kemungkinan kepastian DKI Jakarta pada Sabtu (12/09).

Dadang Wihana menuturkan, informasi tersebut setelah pihaknya melakukan video confrence dengan sejumlah kepala daerah maupun maupun Gubernur Jakarta. Namun pada video confrence yang dilakukan tadi siang, Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa Provinsi jabar menjadi dua bagian besar kebijakan, yakni kebijakan di Bodebek dan kedua di luar Bodebek.

Dadang Wihana menjelaskan, Bodebek sangat berkaitan erat dengan DKI, sehingga mirroring dengan kebijakan di DKI Jakarta. Untuk itu, DKI Jakarta menunggu keputusan pada Sabtu (12/09) setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

“Jadi kita masih menerapkan PSBB Proposional, namun DKI menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat,” tutup Dadang Wihana. (rd/dic)

 

Jurnalis : Dicky Agung Prihanto

Editor : Pebri Mulya