spanduk atas nama muhammadiyah
JANGAN DICONTOH : Spanduk provokatif terpampang jelas di depan pagar. Secara tidak langsung, spanduk ini mencoreng nama Muhammadiyah. FOTO : YUNIAR/RADAR DEPOK
spanduk atas nama muhammadiyah
JANGAN DICONTOH : Spanduk provokatif terpampang jelas di depan pagar. Secara tidak langsung, spanduk ini mencoreng nama Muhammadiyah. FOTO : ISTIMEWA

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemasang spanduk provokatif atas nama Muhammadiyah Depok siap-siap diincar pihak berwajib. Setelah dilaporkan ke Polres Metro Depok, spanduk yang bertebaran di Kota Depok dinilai masuk dalam pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu).

Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Parahyangan, Prof Asep Warlan Yusuf menegaskan, spanduk itu bukan dibuat organisasi besar Islam Muhammadiyah. “Muhammadiyah itu isinya orang-orang cerdas, paham demokrasi dan tidak pro dengan ujaran kebencian seperti itu,” katanya kepada Radar Depok, Senin (7/9).

Menurutnya, spanduk itu bisa membuat masyarakat Depok saling curiga, dan menduga-duga siapa oknum di baliknya. Apalagi, sebentar lagi masuk masa kampanye, sehingga hal ini dianggapnya rawan.

“Pastinya ada oknum yang mencatut nama Muhammadiyah. Bisa jadi ini lawan politik dari salah satu calon. Hal seperti ini bisa dilaporkan sebagai pelanggaran pemilu, sesuai yang tertuang dalam Pasal 69 huruf b dan c UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pilkada. Di dalam pasal 69 tersebut kan ada aturan tentang larangan dalam kampanye,” jelasnya.

Asep menyarankan, hal tersebut perlu diusut tuntas, siapa saja pelaku dan motivasinya sebelum masuk ke ranah hukum. Bahkan, kalau perlu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dikerahkan untuk mencopot spanduk-spanduk ini dari jalanan. “Ini sungguh pencemaran nama baik. Secara tidak langsung nama Muhammadiyah tercoreng dengan adanya spanduk ini,“ tegasnya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok akan bergerak cepat menangani kampanye hitam, yang sudah mulai muncul di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Depok 2020.

“Akan kami tangani segera kasus ini. Kami memang belum mendapatkan laporan, dan juga belum mendapatkan data yang sebenarnya,” kata Anggota Bawaslu Kota Depok, Andriansyah.