PN gelar sidang lapangan
PANTAU BATAS - Majelis hakim dari Pengadilan Negeri Depok bersama Penggugat dan Tergugat sengketa lahan perumahan Villa Rizki Ilhami 2, sedang mengikuti prosesi sidang lapangan. FOTO : INDRA SIREGAR/RADAR DEPOK
PN gelar sidang lapangan
PANTAU BATAS : Majelis hakim dari Pengadilan Negeri Depok bersama Penggugat dan Tergugat sengketa lahan perumahan Villa Rizki Ilhami 2, sedang mengikuti prosesi sidang lapangan. FOTO : INDRA SIREGAR/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, PENGASINAN – Sengketa kepemilikan lahan perumahan Villa Rizki Ilhami 2, di Kelurahan Pengasinan, Sawangan, memasuki babak baru.

Rabu (9/9), majelis hakim dari Pengadilan Negeri (PN) Depok, melakukan Sidang Lapangan di areal perumahan Villa Rizki Ilhami 2, yang menjadi sengketa kedua belah pihak : Noorlilah sebagai penggugat dan PT. Rizki Mustika Abadi (RMA) selaku tergugat.

Ketua majelis yang memimpin sidang lapangan, M. Iqbal Hutabarat mengatakan, secara singkat, sidang lapangan ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung detil lokasi lahan yang menjadi sengketa, dengan menyocokan data dari penggugat maupun tergugat.

“Kami lakukan di empat penjuru mata angin yang menjadi batas wilayah objek yang disengketakan. Mulai dari utara, selatan, timur, dan barat, ” kata M. Iqbal kepada Radar Depok.

Sementata itu, menanggapi gugatan yang diajukan Noorilah. Kuasa Hukum PT. RMA, Masayu Donny Kertopati mengatakan, gugatan yang diajukan oleh Noorilah, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor Register 67/Pdt.G/2020/PN. Dpk, yang pada pokoknya tentang Perbuatan Melawan Hukum, merupakan gugatan yang tidak tepat. Sebab, secara hukum pihaknya merupakan pemilik sah dari objek sengketa tersebut.

“Bahwa pada pokoknya Noorila menggugat PT. RMA, dengan alasan PT. RMA yang saat ini menguasai tanah yang terletak di Pengasinan, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah para Penggarap SK Kinag Jawa Barat No.205.D/VIII-54/1964 yang telah di lepas Haknya kepada PT. Pagar Kandang Sakti berdasarkan Surat Pelepasan Hak,” katanya.

Dia mengungkapkan, penggugat juga mempermasalahkan produk Badan Pertanahan Nasional (BPN), diantaranya SHM 38, SHM 39, dan SHM 1018 sebagai produk yang cacat hukum. “Kami menyampaikan secara tegas, PT. RMA memperoleh seluruh hak kepemilikan tanah seluas kurang lebih 20 hektar secara sah dan berdasarkan prosedur yang sesuai dengan peranturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ” bebernya.