secuplik pilkada depok
RAKOR : Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Jabar dan Jajaran Bawaslu Kota Depok saat menggelar Rakor Pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif/ZIP dan Deklarasi Tim Penggerak Kampung Pengawasan Partisipatif/ZIP di Kafe Garden, Hotel Bumi Wiyata, Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji, Kamis (17/09). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK
secuplik pilkada depok
RAKOR : Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Jabar dan Jajaran Bawaslu Kota Depok saat menggelar Rakor Pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif/ZIP dan Deklarasi Tim Penggerak Kampung Pengawasan Partisipatif/ZIP di Kafe Garden, Hotel Bumi Wiyata, Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji, Kamis (17/09). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

Inovasi program Kampung Pengawasan Partisipatif atau Zona Integritas Pilkada (ZIP) Bawaslu Kota Depok, diharapkan menjadi daya ungkit partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok 2020.

Laporan : Ricky Juliansyah

RADARDEPOK.COM – Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif/ZIP dan Deklarasi Tim Penggerak Kampung Pengawasan Partisipatif/ZIP di Kafe Garden, Hotel Bumi Wiyata, Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji, Kamis (17/09).

“Kami berharap Kampung Pengawasan menjadi daya ungkit partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pemilihan yang akan terus meningkat sehingga agenda Pemilihan berjalan dengan damai dan akan mendapatkan pemimpin yang amanah, yang bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi Indonesia,” tutur Mochammad Afifuddin

Sementara, Inisiator Kampung Pengawasan Partisipatif/ZIP yang juga Anggota Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana mengungkapkan, rakor kali ini merupakan kelanjutan dari Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif bersama seluruh elemen Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Aparat Kecamatan/Kelurahan yang diadakan pada bulan Desember di Hotel Santika tahun lalu.

“Kampung Pengawasan Partisipatif ini akan dibentuk sampai pada skala mikro RW bahkan RT,” kata Dede.

Ia meminta agar tidak membayangkan ZIP seperti sebuah kampung seremonial dengan hiasan dan gapura. Sebab,  program tersebut merupakan edukasi substantif kepada masyarakat Kota Depok mengenai pengawasan partisipatif. “Sehingga pada akhirnya masyarakat menjadi cerdas untuk menolak politik uang salah satunya,” ucap Dede.

Di akhir acara, semua Panwas Kecamatan se-Kota Depok membacakan deklarasi di hadapan para Pimpinan Bawaslu RI, Bawaslu Jawa Barat dan Bawaslu Kota depok, yakni Pertama, membumikan pengawasan partisipatif kepada Masyarakat Kota Depok.