buruh DPRD depok
PERGERAKAN: Sejumlah buruh Kota Depok saat memasuki gedung DPRD Kota Depok menyampaikan penolakan terhadap UU Omnibuslaw Cipta Kerja, di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Depok. FOTO : ARNET/RADAR DEPOK
buruh DPRD depok
PERGERAKAN : Sejumlah buruh Kota Depok saat memasuki gedung DPRD Kota Depok menyampaikan penolakan terhadap UU Omnibuslaw Cipta Kerja, di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Depok. FOTO : ARNET/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Sejumlah elemen masyarakat seperi Buruh, Ormas dan LSM mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, menyampaikan aspirasinya terkait penolakan Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Jumat (09/10).

“Kita datang menuntut DPRD Kota Depok untuk menolak UU Omnibus Law yang jelas merugikan kaum buruh dan rakyat, seperti UMK yang diganti menjadi UMP,” ungkap Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok, Wido Pratikno, di Ruang Paripurna.

Menurutnya, UU Omnibuslaw menguntungkan investor sedangkan merugikan rakyat. Sehingga pergolakan terjadi dimana-mana. Hal ini dilakukan demi pembatalan UU tersebut.

“Itu masih kluster buruh belum yang lainnya. Buruh cuti 12 hari dan harus ada perjanjian kerja sama dulu, tentang outsourcing yang dibebaskan. Kontrak yang juga dibebaskan, itu merugikan rakyat,” katanya.

Untuk itu, Wido berharap agar seluruh rakyat Indonesia senada dengannya dalam hal menolak UU kontroversial tersebut.

“Saya berharap seluruh rakyat Indonesia menolak omnibus law, ini penjajahan dengan teori kapitalis dan oligarki,” harapnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS Suparyono mengatakan, tuntutan dari sejumlah elemen masyarakat itu adalah hal wajar dan rasional.

“Tuntutan meraka semua wajar dan rasional, pemerintah pusat harus memenuhi,” kata Suparyono.