HMI ke DPRD kota depok
ONTROG : Mahasiswa dan aktivis Kota Depok beraudiensi dengan Ketua DPRD Depok Tengku Muhammad Yusuf Saputra, di Gedung DPRD Depok, Kamis (08/10).  FOTO : ISTIMEWA
HMI ke DPRD kota depok
ONTROG : Mahasiswa dan aktivis Kota Depok beraudiensi dengan Ketua DPRD Depok Tengku Muhammad Yusuf Saputra, di Gedung DPRD Depok, Kamis (08/10).  FOTO : ISTIMEWA

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Gelombang penolakan terus mengalir deras setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), mengesahkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law atau Cipta Kerja. Selain ribuan mahasiswa dan buruh Depok demo ke Jakarta. Aktivis dan mahasiswa Kota Depok juga menyuarakan desakannya. Puluhan pembawa mandat rakyat ini, menyambangi Gedung DPRD Depok di Grand Depok City, Kamis (08/10).

Kepada Radar Depok, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Kota Depok, Bagas Kurniawan menyebut, kedatangannya ke DPRD Depok supaya wakil rakyat di Depok bisa mendesak menolak UU Omnibus Law yang baru saja disahkan. Menurutnya, di tengah musibah Pandemi Covid-19 dengan tiba-tiba Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, DPR RI telah memaksa mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020.

Pemerintah berdalih, kata Bagas dengan adanya UU ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dimana, salah satu sasaranya untuk menarik investasi asing. Namun apakah isi undang-undang ini semanis narasi yang dikeluarkan pemerintah?. Nyatanya, tegas Bagas, Undang-undang Cipta kerja memperlonggar perijinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). UU baru mengelompokan risiko ke dalam tingkatan rendah, sedang, dan tingkat kesulitan perijinan disesuaikan dengan tingkatan risiko tersebut. “Tidak secara spesifik klasifikasi dijelaskan,” jelasnya kepada Radar Depok, Kamis (08/10).

Hal ini, sambungnya, akan rawan terhadap penyalahgunaan yang dampaknya akan semakin merusak lingkungan alam Indonesia, untuk alasan industrialiasi. Lingkungan akan diwariskan ke generasi berikutnya, jika lingkungan rusak. Generasi muda akan menanggung akibatnya di masa yang akan datang.

Menurutnya, Undang-undang Cipta Kerja mengebiri hak pekerja di Indonesia. Dengan adanya UU ini pekerja alih daya (outsourcing), yang sebelumnya hanya diperuntukan bagi pekerjaan supporting (bukan pekerjaan inti perusahaan). Namun, sekarang dibolehkan untuk semua jenis pekerjaan. Selain itu, pekerja alih daya tidak memiliki batasan waktu maksimal dan memungkinkan seorang pekerja menjadi pekerja kontrak seumur hidup. Sehingga, hak seorang pekerja untuk menjadi pekerja tetap makin mengalami ketidakpastian.

Selain itu, dalam sistem pengupahan terjadi perombakan yang sebelumnya mengunakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) adapun Upah acuan terendah bagi pengupahan di level Kabupaten/Kota. Namun sekarang, gubernur menjadi penentu pengupahan dan upah kabupaten/kota dapat diberlakukan dengan berbagai syarat. Hal ini bisa menjadi alasan golongan pemilik modal memotong hak pekerja. Undang-undang cipta kerja turut juga merevisi otonomi daerah Indonesia dan memberikan pemerintah pusat control yang besar dalam perijinan dan pengelolaan ekonomi.