Beranda Metropolis Kota Depok dalam Pengawasan Tim Satu Jawa Barat

Kota Depok dalam Pengawasan Tim Satu Jawa Barat

0
Kota Depok dalam Pengawasan Tim Satu Jawa Barat
TEGAKAN : Kabid Linmas Satpol PP Jawa Barat, Budi Hermawan saat melakukan razia masker di Jalan Raya Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kamis (01/10). FOTO : DICKY/RADAR DEPOK
Razia gabungan jawa barat
TEGAKAN : Kabid Linmas Satpol PP Jawa Barat, Budi Hermawan saat melakukan razia masker di Jalan Raya Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kamis (01/10). FOTO : DICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kota Depok menjadi area pengawasan untuk Tim Satu Gugus Tugas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dalam penegakan kedisiplinan masyarakat untuk menggunakan masker.

Kota Depok menjadi satu area dengan Bogor, Cianjur, dan Sukabumi dalam pengawasan Tim Satu. Dalam penegakan kedisiplinan protokol kesehatan ini, ada tiga tim lainnya yang disebar di sekitaran Jabar. Diantaranya, Tim Dua berada di wilayah Bekasi, Tim Tiga wilayah Bandung Raya, dan Tim Empat di wilayah Cirebon.

Kabid Linmas Satpol PP Jawa Barat, Budi Hermawan mengatakan, patroli Tim Satu tidak ada hubungan dengan kedatangan Gubernur Jawa Barat ke Kota Depok. Karena sebelum kedatangan Gubernur Jawa Barat, Tim Satu sudah bergerak dan patroli di Kota Depok. Tim Satu melaksanakan patroli gabungan bersama TNI dan Polri, serta Provinsi DKI Jakarta.

“Hari ini Tim Satu ada di Kota Depok, besok kita bergerak ke Kota Bogor dan Sabtu (03/10) ke Kabupaten Bogor,” ujar Budi Hermawan kepada Radar Depok saat pelaksanaan operasi Gabungan di Jalan Tanah Baru, Kecamatan Bej, Kamis (01/10).

Budi Hermawan menuturkan, Tim Satu ingin berusaha menekan laju pertumbuhan Covid-19, karena Kota Depok masuk pada zona merah. Hal itulah yang menjadi atensi tingkat nasional guna Kota Depok diberikan treatment khusus, sehingga tim gabungan melakukan penindakan hukum sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut terdapat penerapan sanski, mulai dari sanksi ringan hingga berat.

“Pada prinsipnya semua sanksi sama mulai dari Inpres hingga Pergub Jawa Barat,” tutup Budi Hermawan. (rd/dic)

 

Jurnalis : Dicky Agung Prihanto

Editor : Pebri Mulya