Oleh : Hamdi, S.Sos

Anggota Forum Akselerasi Masyarakat Madani Indonesia (FAMMI)

 

JIKA tak ada aral melintang, perhelatan pemilahan kepala daerah (pilkada) serentak bakal digelar pada tanggal 9 Desember 2020. Ada sekitar 738 bakal pasangan calon (bapaslon) yang telah mendaftar ke KPU, baik bapaslon yang diusung partai politik maupun perseorangan. Mereka terdiri dari 25 bapaslon pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 611 bapaslon pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 102 bapaslon untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

Pilkada adalah sebuah kontestasi politik yang menjadi ajang “fit and proper test” bagi calon kepala daerah yang diharapkan mampu memimpin di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Lewat ritual demokrasi lima tahunan ini akan terlihat  kualitas, karakater dan integritas seorang calon pemimpin yang didambakan rakyat, seperti kecerdasan, kemampuan manajerial, prinsip yang teguh, komitmen, kejujuran, tanggung jawab, dan menepati janji Momen pilkada semestinya menjadi ajang yang fair dan transparan untuk menyaring calon-calon kepala daerah, mana yang berkualitas emas dan mana yang hanya sekelas loyang..

Kepemimpinan adalah amanah. Setiap pemimpin – yang memikul amanah – akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Sang Khalik di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, ”Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Pemerintah adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya …”(Muttafaq ’Alaih).

Mengingat besarnya tanggung jawab seorang pemimpin,  Umar bin Khatab ra. (seorang pemimpin yang adil) berkata, ”Seandainya seekor baghlah (hasil perkawinan silang himar dan kuda) terperosok di Irak, maka aku menganggap dirikulah  yang harus bertanggung jawab atasnya di hadapan Allah; mengapa aku tidak meratakan jalan untuknya?” Beliau menggambarkan besarnya tanggung jawab dengan sebuah ungkapan, ”Saya senang jika dapat keluar dari dunia ini dengan impas; tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa.”

Berdasarkan hal itu, kepemimpinan lebih   ditempatkan dalam konteks tanggung jawab (taklif) ketimbang  sebagai  penghormatan  (tasyrif).   Dengan demikian ia dituntut agar dapat menunaikan tugas dan perannya seoptimal mungkin.