Beranda Politika Pilkada 2020 Dari Kacamata DEEP Indonesia : Analisa Dana Kampanye, Keluarkan Lima Rekomendasi

Pilkada 2020 Dari Kacamata DEEP Indonesia : Analisa Dana Kampanye, Keluarkan Lima Rekomendasi

0
Pilkada 2020 Dari Kacamata DEEP Indonesia : Analisa Dana Kampanye, Keluarkan Lima Rekomendasi
DISKUSI : Direktur Democracy Electoral and Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi (dua kiri), bersama Peneliti ICW Almas Sjafrina (dua kanan), KIPP Jojo Rohi (kiri), dan JPPR, Alwan (kanan), berbicara saat konferensi pers ‘Buka-bukaan Kekayaan Calon Presiden, Apakah Serangan Personal?’ di Kantor ICW Jakarta, Kamis (21/2). FOTO : DERY RIDWANSAH/JAWA POS
pilkada kacamata deep
DISKUSI : Direktur Democracy Electoral and Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi (dua kiri), bersama Peneliti ICW Almas Sjafrina (dua kanan), KIPP Jojo Rohi (kiri), dan JPPR, Alwan (kanan), berbicara saat konferensi pers ‘Buka-bukaan Kekayaan Calon Presiden, Apakah Serangan Personal?’ di Kantor ICW Jakarta, Kamis (21/2). FOTO : DERY RIDWANSAH/JAWA POS

 

Kontestasi Pemilu, tidak lepas dari uang, baik yang nantinya digunakan secara legal dan dilaporkan ke instansi terkait atau penyelenggara Pemilu, maupun dana ‘siluman’ yang sarat kepentingan dan tentunya mencederai demokrasi. Karenanya,  Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, memandang perlu untuk menganalisis tahapan dana kampanye ini, sebagai upaya edukasi bagi masyarakat, kontestan dan partai politik.

Laporan : Ricky Juliansyah

RADARDEPOK.COM – Permasalahan klasik dan seakan tidak pernah menemukan ujungnya dari Pemilu ke pemilu adalah dana yang dipergunakan untuk kampanye pasangan calon, baik dalam konteks Pemilu Nasional maupun dalam konteks Pemilu lokal (Pilkada).

Hal itulah yang akan berimplikasi terjadinya politik uang, politik transaksional, pramatisme politik dan perilaku politik menyimpang lainnya. Sehingga demi meminimalisir perilaku-perilaku politik menyimpang tersebut, masalah dana kampanye semakin detail diatur dalam regulari penyelenggaraan Pemilu ataupun Pilkada. Selain itu pengaturan tersebut juga berorientasi kesataraan dalam kontestasi.

Dalam konteks Pilkada 2020, masalah dana kampanye  sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 tahun 2020 pasal 65A. dalam aturan tersebut, selain, mengatur tahapan laporan dana kampanye dari mulai Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Diakhir tahapan adalah audit dana kampanye yang dilakukan oleh auditor eksternal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) tentunya yang memiliki kompetensi untuk melakukan praktek audit keuangan. Tidak hanya sekedar tahapan dana kampanye, dalam peraturan tersebut juga diatur batas sumbangan dan sanksi bagi pasangan calon yang melanggar pasal dalam aturan dana kampanye tersebut hingga pembatalan (diskualifikikasi) pasangan calon.

Implikasi hukum yang sangat signifikan, seperti sampai kepada diskualifikasi pasangan calon inilah, masalah dana kampanye harus mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, terutama penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), peserta pemilu dan partai politik atau pihak-pihak yang akan memberikan sumbangannya terhadap proses kandidasi dalam pilkada 2020 ini.