PJS walikota curhat
BERI PENJELASAN: Pjs Walikota Depok Dedi Supandi memberikan keterangan kepada wartawan, usai membuka seleksi tes SKB CPNS di gedung Budi Utomo, Hotel Bumi Wiyata, beberapa waktu lalu. FOTO : ARNET/RADAR DEPOK
PJS walikota curhat
BERI PENJELASAN : Pjs Walikota Depok Dedi Supandi memberikan keterangan kepada wartawan, usai membuka seleksi tes SKB CPNS di gedung Budi Utomo, Hotel Bumi Wiyata, beberapa waktu lalu. FOTO : ARNET/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pejabat sementara (Pjs) Walikota Depok, Dedi Supandi menyampaikan curahan hatinya alias curhat, dalam memimpin kota  berikon belimbing ini. Mulai dari penanganan covid-19, Pilkada, hingga penolakan kehadirannya yang dinilai gagal dalam dunia pendidikan dari para aktivis.

Dedi menyebutkan, terdapat tiga hal yang menjadi tantangannya dalam memimpin Kota Depok. Pertama, permasalahan sebaran covid-19 yang saat ini masih tinggi. Sehingga hal itu membuatnya harus bekerja keras bersama seluruh stakeholder, baik gugus tugas kota maupun provinsi, untuk menurunkan angka positif covid-19.

“Sekarang ini menjadi lebih bahaya, karena berada di klaster keluarga. Tentunya akan ada kesulitan yang lebih untuk mengantisipasi dan menelusurinya,” ungkap Dedi kepada Radar Depok.

Makin meningkatnya dari klaster keluarga, sehingga Gugus Tugas harus melakukan pelarangan bagi pasien untuk tidak menjalankan isolasi mandiri di rumah. Dalam waktu dekat, pemerintah akan melakukan penjemputan bagi pasien OTG yang masih isolasi mandiri di rumah.

Kemudian permasalahan kedua, tak lain adalah bencana yang melanda Kota Depok. Seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan lainnya, sebab ia selalu mendengar keluhan warga dari rekan media dan pusat informasi yang mengatakan banjir kerap menghantui warga, terutama yang bermukim di bantaran kali atau sungai.

“Sekarang musim hujan, tentu harus waspada bencana. Itulah yang kami pikirkan di pemerintahan untuk melakukan action dengan bekerjasama para relawan dan tim kemanusiaan,” paparnya.

Selanjutnya, kesulitan terakhir, ialah mencegah adanya klaster baru penyebaran Covid-19 saat berlangsungnya Pilkada. Sehingga pergerakan secara tepat dan kesadaran protokol kesehatan dari kedua pasangan calon, maupun lembaga lainnya harus di tingkatkan. Tentunya, hal ini agar warga yang menikmati jalannya pesta demokrasi tetap merasa aman, tanpa takut ancaman virus Covid 19.