wapres maruf amin
SEMINAR ONLINE: (Kiri-kanan) Wakil Presiden Prof. Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin. FOTO : UI FOR RADAR DEPOK
wapres maruf amin
SEMINAR ONLINE : (Kiri-kanan) Wakil Presiden Prof. Dr. (HC) K.H. Ma’ruf Amin. FOTO : UI FOR RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahap kedua, rencananya akan dilakukan pada Desember 2020. Diperkirakan 12–15 juta UMKM akan menerima BPUM senilai Rp2,4 juta dalam satu kali pemberian per pelaku usaha. Sisanya akan dilanjutkan pada tahun 2021.

Sedangkan BPUM tahap pertama telah dilakukan pada September 2020 bagi 9,16 juta pelaku usaha. Total anggaran BPUM mencapai 36,2 triliun rupiah yang disediakan bagi 15 juta usaha mikro.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden Prof. K.H. Ma’ruf Amin dalam seminar Online bertajuk Realisasi Dana Bansos UMKM Tersendat: Bagaimana Mengatasinya?, pada Rabu (07/10). Hadir pula Rektor UI Prof. Ari Kuncoro, S. E., M. A., Ph.D yang menyampaikan gagasannya berkenaan pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Prof Ari menilai, bantuan UMKM ini sebenarnya cukup unik di dunia. Selama ini yang kita ketahui, jaring pengaman sosial adalah untuk rumah tangga, tapi kita melupakan bahwa sebagian dari rumah tangga tersebut bukan hanya konsumen, melainkan juga produsen.

“Melalui bantuan sosial bagi UMKM, maka diharapkan dapat memelihara rantai produksi untuk menghindari inflasi dan banjir barang impor. Bisa digunakan untuk membangun rantai produksi dalam negeri,” ungkapnya dalam keterangan yang diterima Radar Depok.

Lebih lanjut, Prof. Ari menyebutkan bahwa pemerintah harus memiliki peta sebaran UMKM di Indonesia. Perekonomian Indonesia didominasi UMKM. Kini di tengah pandemi COVID-19, UMKM banyak terdampak usahanya. Kehadiran Bansos tidak hanya menggerakkan roda perekonomian, melainkan juga dapat meningkatkan inklusi finansial.

“Dengan mereka mendaftarkan diri ke perbankan, maka sistem produksi menjadi terdata,” ujar Prof. Ari yang merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI.