pelaksanaan debat pilkada depok
Suasana debat publik paslon Pilkada Depok tahun 2020. FOTO : ISTIMEWA

 

Menjawab pertanyaan itu, Idris menuturkan, harus sama-sama mengetahui, menyadari bahwa adanya kesenjangan antara jumlah ASN yaitu 6.595 harus melayani 2,4 juta warga. Artinya, rasionya adalah satu ASN harus melayani 370 warga. Beda dengan misalnya Kota Bandung, ASN sudah satu banding seratus dalam melayani warga. Sehingga memang pihaknya akan terus meningkatkan permohonan kepada MenPAN-RB untuk meningkatkan diangkatnya ASN Kota Depok, khususnya tenaga-tenaga teknis.

“Alhamdulillah kinerja dari OPD-OPD yang ada di Kota Depok ini penilaian dari inspektorat dan juga dari KPK bahwa penilaian kinerja sekarang sudah mendapat nilai predikat B, yang seharusnya tahun ini bisa BB. Tetapi memang karena Covid-19, kami akan targetkan tahun depan berpredikat BB, ini yang kami inginkan,” tegas Idris.

Idris menilai, prestasi ASN saat ini sangat luar biasa sekali, mereka bisa melayani masyarakat dengan jumlah yang sekian dengan kelemahan dan kekurangan yang ada. Maka ia akan meningkatkan dan membangun platform westle blowing system. Nantinya masyarakat bisa mengadukan langsung lewat gadgetnya, jika ada tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan di kalangan masyarakat.

Pernyataan tersebut kemudian dilanjutkan Imam.

“Warga Depok tahukah bahwa kami sudah punya Depok Single Window. Nanti ke depan kami akan perdalam lagi untuk aplikasi tersebut. Jadi seluruh warga Depok cukup dalam pelayanan lewat handphone saja,” lanjut Imam.

Sementara itu, Afifah menanggapi. Ia menyarankan Idris bahwa harus turun ke masyarakat, harus merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Afifah mengatakan, di Kota Depok pembuatan KTP saja menjadi hal yang sulit.

“Dan tadi kalau pak Idris bilang bahwa mungkin perizinannya belum lengkap, kami kalau mengajukan perizinan akan dapat tanda terima kalau perizinanya sudah lengkap. Tetapi kami tidak pernah tahu berapa lama perizinan itu akan selesai. Karena Pemkot Depok tidak pernah mencantumkan berapa lama perizinan, berapa biaya perizinan, dan tidak ada telpon pengaduan. Aplikasi-aplikasi yang dibuat tidak banyak, tapi implementasinya belum ada,” ucap Afifah.

Jadi ke depannya lanjut Afifah, pihaknya akan menempatkan orang pada tempatnya the righ man and the right place sangat penting. Karena saat ini Pemkot Depok belum menempatkan ASN pada tempatnya. Contohnya adalah untuk pembuatan jalan, masih tidak sesuai dengan standar jalan. Saluran ada di kiri jalan miring ke kanan. Trotoar yang baru dikerjakan sudah rusak, membuat jembatan tanpa saluran air.

“Jadi, saran saya turun terus ke masyarakat, jangan hanya bangga dengan penghargaan-penghargaan. Sementara masyarakat Kota Depok merasakan hal yang sangat berbeda,” kata Afifah.