Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, M. Supariyono.
Wakil Ketua DPRD Kota Depok, M. Supariyono.

 

“Kebetulan saya baru tahu informasi detailnya tadi. Dan saya juga sudah share ke teman-teman,” ujarnya.

Menurut dia, tidak serta merta semua guru honorer atau non-PNS akan mendapat BSU tersebut. Karena memang terdapat beberapa kriteria untuk mendapat BSU tersebut. Kemudian pada umumnya guru honorer beberapa bulan lalu telah didaftarkan oleh Dinas Pendidikan ke BPJS Ketenagakerjaan lalu ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk dapat bantuan. “Jadi yang sudah mendapat bantuan dari Kemenaker atau menerima Kartu Prakerja, tidak bisa dapat lagi menerima BSU Kemendikbud. Karena memang itu peraturannya,” jelasnya.

Secara pribadi dan atas nama guru honorer, Jujun mengaku,  menyambut baik program ini. Karena sangat membantu guru honorer atau non-PNS di masa pandemi Covid-19.

“Walaupun dihitung secara materi manusia mah tida akan ada puasnya. Mudah-mudahan dipertahankan walau pandemi sudah usai. Karena mayoritas gaji honorer di Kota Depok belum standar UMK,” tutupnya.

Perlu diketahui, penerima BSU Kemendikbud meliputi tenaga pendidik non-PNS seperti guru, dosen, guru yang diberi tugas kepala sekolah, pendidik PAUD, dan pendidik kesetaraan. Sementara tenaga kependidikan non-PNS yang dimaksud adalah tenaga perpustakaan, tenaga labolaturium, dan tenaga administrasi. (rd/cr3)

 

Jurnalis : Putri Disa

Editor : Pebri Mulya