emak emak pangkalanjati untuk pradi
DUKUNG : Emak-emak di Kelurahan Pangkalanjati, Kecamatan Cinere, menunjukan dukungan buat Pradi-Afifah, Sabtu (14/11). FOTO : ISTIMEWA
emak emak pangkalanjati untuk pradi
DUKUNG : Emak-emak di Kelurahan Pangkalanjati, Kecamatan Cinere, menunjukan dukungan buat Pradi-Afifah, Sabtu (14/11). FOTO : ISTIMEWA

 

RADARDEPOK.COM, PANGKALANJATI – Jargon Depok sebagai kota religius, kembali jadi sorotan. Apalagi di musim Pilkada seperti saat ini. Setidaknya ini yang dirasakan oleh emak-emak di Kelurahan Pangkalanjati, Kecamatan Cinere.

Mereka menilai jika sebutan ini, justru jauh dari kenyataan. Landasannya, masih ada temuan kasus prostitusi (seringkali melibatkan remaja) dan kasus LGBT.

“Jadi saatnya kita melek. Ibu-ibu jangan mau lagi dibohongi, kita kan juga peduli dengan anak-anak kita,” kata Ustadzah Haniffah, Sabtu (14/11).

Ia mengatakan, saat ini masharakat harus mulai mencari opsi lain. Dirinya pun melihat potensi yang dibawa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Nomor Urut 1, Pradi Supriatna – Afifah Alia.

Kenyataannya Depok hanya banyak bangun mal dan apartemen, madrasah tidak terbangun, apartemen justru jadi tempat prostitusi,” kata Haniffah.

Dukungan emak-emak Pangkalanjati kepada pasangan dari Koalisi  Depok Bangkit ini, kata dia, menunjukan bila kini kaum ibu sudah peduli dengan kelanjutan pembangunan di Kota Depok.

“Selama ini katanya Depok kota religius tapi nyatanya kita tidak punya MAN, tidak ada madrasah yang dibangun,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Sohib Bang Pradi Kota Depok, Purnomo menambahkan, emak-emak Pangkalanjati sudah sadar, selama belasan tahun terakhir, tidak ada perubahan signifikan. Baik di sektor pendidikan atau kesehatan.

“Karena program-program Pradi-Afifah sangat dibutuhkan masyarakat. Seperti pendidikan gratis, pengobatan gratis termasuk anggaran pembangunan per RW Rp 500 juta,” ujar Purnomo.

Terkait pendidikan, selama ini Depok didengungkan sebagai Kota Pendidikan. Nyatanya, beber dia, pembangunan sekolah negeri jauh dari kebutuhan. Masyarakat sering bingung menyekolahkan anak-anaknya karena keterbatasan daya tampung sekolah. “Idealnya di setiap kecamatan ada sekolah negeri dari SD sampai SLTA,” pungkasnya. (rd/dra)

 

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar

Editor : Pebri Mulya