Beranda Utama Januari ‘Back To School’ di Depok

Januari ‘Back To School’ di Depok

0
Januari ‘Back To School’ di Depok
ILUSTRASI
sekolah di pandemi
ILUSTRASI

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pembelaran Jarak Jauh (PJJ) akan segera berakhir di Kota Depok. Di semester Genap pada Januari 2021, sekolah semua jenjang bisa belajar tatap muka. Asal, pemerintah kota (Pemkot) atau Kemenag kota, kepala sekolah dan orang tua menyetujui adanya belajar tatap muka di sekolah. Penegasan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang sudah disepakati, Jumat (20/11).

Pejabat sementara (Pjs) Walikota Depok, Dedi Supandi menyebut, keputusan nanti akan dibahas dahulu. Mengingat, untuk saat ini kondisi di Kota Depok masih fluktuatif kasus Covid-19 tiap harinya. Masih ada waktu buat berkoordinasi dengan sekolah dan orangtua siswa.

‚ÄúSemua akan kita bahas bersama pihak sekolah dan orang tua, bagaimana menyiasatinya. Mungkin bisa tatap muka tapi hanya dalam belajar tertentu seperti praktek, bukan seperti ekstrakulikuler,” tegasnya singkat.

Sementara, Wakil Ketua III Satgas Penanganan Covid-19 di Kota Depok, Sri Utomo mengatakan, panduan penyelenggaraan sekolah tatap muka ini diambil dari keputusan bersama empat menteri. Yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Menteri Agama (Kemenag), Menteri Kesehatan (Kemenkes), dan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

“Penyelenggaraan sekolah tatap muka bisa mulai diberlakukan di semester genap mendatang. Namun keputusannya tersebut, diserahkan kepada masing-masing daerah,” kata Sri Utomo kepada Radar Depok, Jumat (20/11).

Menurutnya, ada tiga unsur yang bisa mempengaruhi dilaksanakannya sekolah tatap muka. Yaitu kebijakan pemerintah daerah, kepala sekolah, beserta komite sekolah yang di dalamnya merupakan perwakilan dari para orang tua murid.

“Artinya, ke depan kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak lagi melihat status risiko wilayah, tapi dikembalikan pada tiga unsur,” jelasnya.

Pembelajaran di sekolah harus melaksanakan protokol kesehatan secara sangat ketat. Ada juga enam poin yang harus dipenuhi pihak sekolah sebagai pertimbangan dilaksanakannya proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).