Minggu, Maret 7, 2021
Beranda Metropolis Koalisi Indonesia Soroti Fasilitas Publik

Koalisi Indonesia Soroti Fasilitas Publik

0
Koalisi Indonesia Soroti Fasilitas Publik
FASILITAS PUBLIK: Masyarakat saat berjalan di trotoar yang sudah rusak tepat di depan pembangunan Metro Starter, Jalan Raya Margonda, Kecamatan Pancoranmas, Selasa (03/11). FOTO : ARNET/RADAR DEPOK
trotoar jalan margonda rusak terus
FASILITAS PUBLIK : Masyarakat saat berjalan di trotoar yang sudah rusak tepat di depan pembangunan Metro Starter, Jalan Raya Margonda, Kecamatan Pancoranmas, Selasa (03/11). FOTO : ARNET/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Rapot merah dengan nilai empat diberikan bagi fasilitas publik di Kota Depok, mulai dari trotoar, jembatan penyebrangan, sampai pada zebra cross, terutama fasilitas yang menunjang untuk pejalan kaki dan pesepeda. Hal itu tegas dinyatakan Ketua Koalisi Indonesia, Alfred Sitorus.

“Rapot merah untuk Kota Depok dari aspek fasilitas publik, terutama pejalan kaki. Pemerintah abai akan Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum (PU) Nomor 34,” ungkap Alfred kepada Radar Depok, Selasa (3/11).

Alfred yang juga berdomisili di Kota Depok menilai, sejak pemerintahan Nur Mahmudi hingga Mohammad Idris, tidak serius mengutamakan hak pejalan kaki. Bahkan tagline Friendly City diibaratkan untuk menutup muka Kota Depok yang di dalamnya sangat tidak sesuai dengan tagline tersebut.

Disaat kota lain berlomba memberikan hak utama bagi pejalan kaki, tapi Depok justru tidak ikut serta dalam perlombaan tersebut. Mulai dari Pedagang Kaki Lima (PKL), kualitas trotoar, hingga zebra cross dan Jembatan Penyebarangan Orang (JPO) tidak tertata alias tidak terintegritas dengan moda trasportasi.

“Jadi itu alasannya, banyak pejalan kaki yang berjalan justru di Jalan Raya bukan di trotar. Bahkan fasilitas trotoar salah total, materialnya licin dan mudah rusak, itu yang buat pejalan kaki enggan berjalan di trotoar,” beber Alfred.

Ia mengatakan, menjamurnya PKL serta menjadi lahan parkir untuk pelaku usaha, semakin membuat pemerintah terlihat jelas tidak mengedepankan pejalan kaki. Padahal menurut peraturan publik, hak yang paling diutamakan adalah pejalan kaki, lalu moda trasportasi, baru pada kendaraan pribadi.

“Saya yang alami sendiri, saat buat video dan foto buat konten trotoar bagi pejalan kaki, justru saya di usir sama tukang parkir, padahal jelas sekali ini ruang publik,” ungkapnya.

Alfred menyarankan, agar pemerintah mengumpulkan para ahli-ahli yang tinggal di Kota Depok maupin dari kampus ternama seperti Universitas Indonesia, Gunadarma, dan lainnya, untuk membuat rencana induk fasilitas ruang publik dalam 40 tahun ke depan, sehingga ada tujuan utama untuk menata Kota Depok yang benar dalam menyediakan fasilitas publik.

“Jadi siapapun kepala dinasnya, walikotanya tapi masih ada tujuan induknya, tidak akan berpengaruh. Buat planning awal dengan merapikan simpul yang banyak pejalan kaki, seperti terminal, stasiun, sekolah, yang pastinya terintegritas dengan moda transportasi,” papar Alfred.

Momen Pilkada, tidak dimanfaatkan dirinya untuk menyampaikan aspirasi kepada salah satu calon alias non partisipan. Namun, Alfred menekankan untuk sadar dalam menyediakan fasilitas publik yang tidak terintegritas sehingga bermanfaat. Menurutnya, semua harus ada target. Misalnya berapa panjang di Kota Depok, jika ada 1.000 KM harus ada target dalam menyediakan untuk trotoar, seperti 2.000 KM dengan lebar minimal 2 meter.

“Kalau perhitungan saya bisa memakan waktu 30 tahun untuk memperbaikinya, karena ini kota paling beradab bagi pejalan kaki, hanya tagline saja kota bersahabat,” tandas Alfred. (rd/arn)

 

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Pebri Mulya