Sabtu, Maret 6, 2021
Beranda Utama Lima ASN Diperiksa Bawaslu, Tiga Diantaranya Melanggar Kode Etik ASN

Lima ASN Diperiksa Bawaslu, Tiga Diantaranya Melanggar Kode Etik ASN

0
Lima ASN Diperiksa Bawaslu, Tiga Diantaranya Melanggar Kode Etik ASN
Koordinator Divisi Pengamanan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana.
Koordinator Divisi Pengamanan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok benar-benar susah diajak netral. Benar saja. Kamis (5/11), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok menemukan lima ASN diduga ikut terlibat dalam kampanye. Malah, tiga ASN diataranya dinyatakan melanggar kode etik ASN.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana menuturkan, hingga saat ini ada lima yang ASN yang diduga ikut terlibat dalam politik.

Untuk yang sudah selesai diperiksa, ada tiga ASN yang melanggar kode etik. Dari tiga itu, dua ASN yang ternyata telah melanggar dua aturan. Kode etik penyelenggaraan pemilu dan netralitas ASN.

“Yang dua karena sebagai sekretaris PPK, sehingga terkena juga kode etik penyelenggaraan, jadi yang dua orang ini double pelanggaran,” ucapnya kepada Radar Depok, Kamis (05/11).

Ketiga ASN ini, lanjutnya, akan langsung diteruskan laporannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Nantinya, KASN yang memberikan sanksi yang tepat kepada tiga ASN tersebut.

“Kami langsung laporkan ke KASN tiga ASN ini. Tiga ASN tersebut dari Tapos dua dan satu dari Pancoranmas,” tegasnya.

Sementara, dua ASN masih ditangani, sehingga pihaknya pun tak bisa menjabarkan secara rinci. Dua ASN ini, diduga ikut terlibat dalam kampanye daring pada peringatan Maulid Nabi, beberapa waktu lalu.

“Dua ASN yang sedang ditangani, satu ASN dari Tapos dan satunya dari salah satu Kementerian,” bebernya.

Jika terbukti melanggar netralitas sebagai ASN, kata Dede, maka temuan ini akan diteruskan pada pihak yang berwenang, yakni Komisi ASN di pemerintah daerah.