ilustrasi debat pilkada

 

Nantinya debat akan dipandu moderator. Durasi debat selama 120 menit, dengan rincian 90 menit untuk segmen debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Saat ditanya apa saja materi debat yang akan ditampilkan, Mahadi menyebutkan materi debat ditetapkan setelah KPU Provinsi atau KPU Kota berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan parpol, paslon, dan tim kampanye.

“Tema spesifik setiap debat disusun bersama dengan tim penyusun materi sesuai dengan bidang keahliannya. Baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat,” ujarnya.

Materi debat di antaranya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kota dan provinsi dengan nasional. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Serta kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian Covid-19.

Di sisi lain lanjutnya, ada yang perlu diperhatikan oleh peserta debat. Di antaranya calon atau Paslon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan sedang melaksanakan ibadah, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah. Calon atau Paslon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari dokter.

“Kemudian surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter harus diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kota, paling lambat tiga hari sebelum penyelenggaraan debat,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna menyebutkan, dalam Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020 Pasal 59 termuat sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi dalam debat paslon, yang digelar dalam kondisi pandemi Covid-19. Yaitu debat diselenggarakan tanpa penonton dan disiarkan secara luas, langsung, maupun tunda.

Terkait tata cara pencoblosan, Nana menegaskan, ada perbedaan di tengah pandemi. Sebelum pencoblosan, semua lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) disemprot disinfektan guna memastikan kebersihannya. Jumlah pemilih di setiap TPS dibatasi hanya 500 orang, dari sebelumnya yang mencapai 800 orang.

“Petugas kami di lapangan harus di rapid test dulu, biar memastikan kesehatannya,” tutur Nana.