ASN harus netral pilkada

ASN harus netral pilkada

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) belum juga memberi sanksi kepada ASN yang dinyatakan tak netral. Padahal, laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok sudah bersurat sejak Jumat 6 November 2020.

Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Depok, Dedi Supandi mengatakan, masih menunggu nama-nama tersebut yang akan mendapat sanksi dari KASN. “Sejauh ini kami belum ada nama ASN tersebut. Kami masih menunggu dari KASN,” tuturnya kepada Radar Depok, Kamis (26/11).

Dedi mengatakan, nantinya KASN akan merekomendasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proses selanjutnya.

“Jadi nanti KASN akan bercerita jenis dari hukuman mereka. Apakah ringan atau berat. Jadi yang menentukan KASN,” jelasnya.

Setelah KASN menentukan hukuman ringan atau berat, eksekusi jenis pelanggaran tersebut nantinya apa ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, dalam hal ini PPK berdasarkan rapat tim kerja daerah.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Hardiono mengatakan hal senada, pihaknya belum menerima nama ASN yang memang tidak netral.

“Belum ada laporan dari KASN sampai saat ini,” tegasnya.

Menurut dia, hal tersebut merupakan kewenangan KASN untuk lama tidaknya mereka menyerahkan nama ke Depok dan merekomendasikannya.  Kemudian, dalam hal sanksi atau hukuman hal tersebut juga kewenangan KASN.

“Mereka nanti akan merekomendasikan namanya, disertakan juga sanksinya. Nanti kami yang akan melaksanakan. Dalam hal ini, yaitu Walikota,” tutupnya.

Perlu diketahui, ada dua ASN yang dilaporkan ke KASN via Bawaslu akibat dinilai telah melanggar UU penyelengaraan Pemilu dan UU ASN, yang sudah dilaporkan sejak Jumat 6 November 2020. (rd/cr3)

 

Jurnalis : Putri Disa

Editor : Pebri Mulya