ilustrasi dana pensiun

ilustrasi dana pensiun

 

RADARDEPOK.COM, JAKARTA – Berkaitan dengan tata kelola program dana pensiun (dapen) untuuk PNS/ASN ataupun keseluruhan, Pemerintah berencana untuk merombak tata kelolanya.

Berbagai saran pun berdatangan, agar nantinya dana pensiun yang diubah sistemnya, tidak tumpang tindih dengan Program Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) saat ini.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, program dana pensiun diatur di dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) 45 tahun 2015. Dimana dalam peraturan tersebut, peserta yang mencapai usaha pensiun belum memenuhi masa iuran 15 tahun, maka peserta tersebut tetap berhak mendapatkan seluruh akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya.

Adapun dana pensiun saat ini menggunakan sistem pay as you go. Artinya, PNS yang memasuki masa pensiun, APBN akan menanggung sampai istri/suami dan anak.

Kepada anak, batas pemberian pensiun hanya sampai anak ke-2, dan itu pun dibatasi lagi menjadi maksimal 25 tahun, belum menikah, dan belum bekerja.

“Sistem lama tersebut sudah berjalan hampir 20 tahun lebih. Artinya, ketika masa tua bisa dijamin, tidak masuk ke dalam kemiskinan. Paling tidak orang tua yang sudah lansia bisa mendapat jaminan kesehatan,” kata Timboel.

Di dalam PP 45/2015 sebenarnya, diamanatkan agar ada kenaikan iuran maksimal 3 tahun. Namun, sampai saat ini kenaikan iuran itu tidak dijalankan.

“Harusnya dari 2015 ke tahun 2018, ini sudah hampir 2021 tidak ada semangat pemerintah untuk menaikkan iuran. Padahal di situ (peraturannya) jelas,” kata Timboel melanjutkan.