Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih. Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul
Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih.
Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih.  Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul "Para Honorer K2 yang Belum Lulus PPPK, Silakan Catat Pernyataan Bu Titi Ini", https://www.jpnn.com/news/para-honorer-k2yang-belum-lulus-pppk-silakan-catat-pernyataan-bu-titi-ini?page=3
Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih.

 

RADARDEPOK.COM, JAKARTA – Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengaku lega karena proses pemberkasan NIP pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK ) hasil rekrutmen Februari 2019 mulai berjalan bulan ini.

Walaupun termasuk honorer K2 yang lulus PPPK, Titi mengaku sudah punya rencana untuk tetap melanjutkan perjuangan.

“Siapa bilang begitu jadi aparatur sipil negara (ASN) tidak bisa berjuang untuk teman-teman honorer K2 yang tersisa?. Banyak kok buktinya yang sudah jadi PNS tetap berjuang demi honorer K2,” kata Titi

Hanya saja, lanjutnya, cara perjuangan akan berbeda dengan saat masih berstatus honorer. Pihaknya akan mengutamakan langkah dialog dan pendekatan persuasif.

“Saya lega karena PPPK tahap pertama sudah berproses pemberkasan NIP-nya. Kalau sudah clear, bisa fokus ke tahap berikutnya. Saya akan berjuang semoga selalu ada formasi khusus buat honorer K2,” ucapnya

Titi mengungkapkan kegundahannya karena sebagian honorer K2 masih berpandangan negatif terhadap PPPK. Mereka masih bersikukuh menjadi PNS padahal regulasinya entah kapan ada.

Semula Titi memang menolak PPPK tetapi melihat perkembangan yang ada, pemikirannya pun berubah.

Pemerintah tidak akan menyiapkan regulasi untuk honorer K2 tua menjadi PNS. Solusi yang ditawarkan pemerintah adalah PPPK. Itu pun harus lewat tes.

“Kalau ditanya kenapa saya berubah, karena kita harus menyesuaikan diri. Bila saya tolak solusi PPPK, bagaimana dengan honorer K2 yang sudah di usia kritis sementara saya sendiri tidak bisa memastikan regulasi PNS itu akan ada kapan,” tegasnya.