Beranda Politika Masa Tenang, Bawaslu Depok Bredel APK

Masa Tenang, Bawaslu Depok Bredel APK

0
Masa Tenang, Bawaslu Depok Bredel APK
APEL : Jajaran Bawaslu Kota Depok bersama Satpol PP Kota Depok saat Apel Gabungan untuk penertiban APK di masa kampanye di Halaman Balaikota Depok, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas, Sabtu (04/12). FOTO : ISTIMEWA
masa tenang bawaslu penertiban
APEL : Jajaran Bawaslu Kota Depok bersama Satpol PP Kota Depok saat Apel Gabungan untuk penertiban APK di masa kampanye di Halaman Balaikota Depok, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas, Sabtu (04/12). FOTO : ISTIMEWA

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Memasuki masa tenang pada 6-8 Desember,  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibantu KPU, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Depok.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini usai melaksanakan apel gabungan di Halaman Balaikota Depok, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas, Sabtu (05/12) malam.

Perempuan berhijab ini mengatakan, APK yang ditertibkan adalah APK yang tidak dicopot oleh paslon setelah masa kampanye selesai.

“Secara formal kami telah mengirimkan surat ke paslon, perusahaan iklan, media massa dan Pemkot Depok atau dalam hal ini Satpol PP dalam rangka penertiban APK di masa tenang. Perusahaan iklan sudah menurunkan jadi ini sisanya,” kata Luli kepada Radar Depok.

Ia menjelaskan, pada masa tenang APK tidak boleh terpasang. Sehingga, jajaran Bawaslu juga melakukan penertiban di seluruh kelurahan yang tanpa harus menggunakan alat berat.

Sedangkan, untuk bilboard besar, pihaknya akan berkomunikasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, PLN  dan TNI/Polri.

“Kami terus berupaya menciptakan masa tenang yang kondusif, tanpa ada kegiatan kampanye dan APK yang tersebar di masa kampanye,” tegas Luli.

Ditanya terkait jumlah APK yang diturunkan, Luli mengatakan bahwa jajarannya di Bawaslu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat kecamatan dan Panitia Pengawas Desa dan Kelurahan (PKD) serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sedang menginventarisir sambil menurunkan APK tersebut.