pelatihan virtual pengadilan depok
PELANTIKAN VIRTUAL : Jajaran Kejaksaan Negeri Kota Depok mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah Satgas 53, yang dibentuk Kejaksaan Agung RI. Proses ini dilakukan secara virtual, di Kantor Kejari Kota Depok, Senin (28/12). FOTO : ARNET/RADAR DEPOK
pelatihan virtual pengadilan depok
PELANTIKAN VIRTUAL : Jajaran Kejaksaan Negeri Kota Depok mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah Satgas 53, yang dibentuk Kejaksaan Agung RI. Proses ini dilakukan secara virtual, di Kantor Kejari Kota Depok, Senin (28/12). FOTO : ARNET/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Jajaran Kejaksaan Negeri Kota Depok mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah Satgas 53, yang dibentuk Kejaksaan Agung RI. Proses ini dilakukan secara virtual, di Kantor Kejari Kota Depok, Senin (28/12).

Kajari Kota Depok, Sri Kuncoro mengatakan, pembentuykan satgas ini, demi memperkuat dan mempercepat kinerja intelijen dan pengawasan dalam hal penyajian informasi yang akurat, serta kecepatan bertindak dalam menyelesaikan setiap dugaan pelanggaran disiplin.

“Ada 31 anggota yang dilantik dan diambil sumpahnya. Diikuti seluru Kejari yang ada di Indonesi. Semua tetap disiplin protokol kesehatan,” terang Sri kepada Radar Depok, Senin (28/12).

Ia menerangkan, pembentukan Satgas 53 berdasarkan instruksi  Presiden  pada pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 pada tanggal 14 Desember yang lalu.

Dalam arahannya, terang Sri, Presiden menyampaikan bahwa  Kejaksaan adalah wajah penegakan hukum Indonesia di mata masyarakat dan internasional. Setiap tingkah laku dan sepak terjang setiap personil di Kejaksaan dalam penegakan hukum, akan menjadi tolak ukur wajah negara dalam mewujudkan supremasi hukum di mata dunia.

“Jadi penguatan terhadap pengawasan dan penegakan disiplin internal dalam tubuh Kejaksaan adalah hal yang tidak dapat ditawar lagi,” tegasnya.

Kata dia, pemberian nama Satgas 53 sendiri terinspirasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri atau yang biasa kita sebut PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP 53 terkandung berbagai macam muatan kewajiban, larangan, dan jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan.

“Jadi dirasa Kepala Kejagung sangat tepat penggunaan nama Satgas 53, untuk membangkitkan semangat disiplin setiap anggota,” ucap Sri.