PJS Walikota Depok, Dedi Supandi.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Supandi.
PJS Walikota Depok, Dedi Supandi.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Supandi.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Secercah harapan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Depok bisa belajar tatap muka, pupus. Surat Edaran (SE) yang sudah ditanda tangani Walikota Depok Mohammad Idris, tinggal di nomori dan stempel siap disebar. Dalam surat tersebut intinya : Semester 2 Pemerintah Kota Depok belum bisa mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di semua satuan pendidikan. Mulai dari TK/PAUD sampai SMA/SMK/MA. Karena kondisi Kota Depok yang masih tinggi penyebaran Covid-19 nya.

Berdasarkan data dari Gubernur Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Jawa Barat, dari 831 sekolah SMA dan SMK yang ada di Jawa Barat, 785 sekolah sudah siap untuk melaksakan tatap muka.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Supandi mengatakan, pihaknya telah menyampaikan pada Januari 2021 PTM sudah boleh dilakukan. Sehingga tiap sekolah mempersiapkan sarana, termasuk juga pembentukan satgas level sekolah.

“Jadi, dari 785 yang sudah siap adalah mereka yang mendaftar di sistem link kami. Dan secara sarana sudah siap. Depok termasuk,” tuturnya kepada Radar Depok, Senin (28/12).

Nantinya, kesiapan dari sekolah masing-masing akan ditinjau oleh pengawas, didampingi camat dan puskesmas setempat. Kemudian, baru akan dilaporkan ke cabang dinas setempat.

“Dari cabang dinas menyampaikan surat rekomendasi kepada gugus tugas satuan kota, yaitu Walikota daerah masing-masing,” lanjutnya.

Dedi menegaskan, izin pembelajaran tatap muka pada akhirnya dikembalikan ke daerah masing-masing. Walaupun sebenarnya jenjang SMA/SMK berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Jawa Barat.

“Kalau kami di satuan pendidikan mau tatap muka siap, mau daring pun siap. Hanya saja Walikota atau Bupati setempat bisa melihat kondisi dan kestabilan masing-masing,” sambungnya.

Menimpali hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Mohammad Thamrin mengatakan, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri, semua kebijakan diserahkan ke daerah masing-masing. Karena kabupaten atau kota lebih paham terkait kondisi kondisi Covid-19.