ilustrasi bansos

ilustrasi bansos

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp300 ribu yang diberikan  Kementerian Sosial (Kemensos) diperpanjang di 2021, selama empat bulan. Kota Depok sudah mendaftarkan 170.000 warga dalam penerimaan yang di mulai sejak Senin (4/1). Nantinya PT Pos Indonesia yang akan menyalurkan.

Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok, Tri Rezeki Handayani mengatakan, terkait bantuan tunai yang diberikan Kemensos, pihaknya hanya menyalurkan nama penerima bantuan.

“Kalau jumlah penerimanya, belum bisa disebutkan,” tuturnya kepada Radar Depok, Senin (4/1).

Lanjutnya, Dinsos Kota Depok sudah melakukan pendataan bagi penerima bantuan tersebut. Ada sekitar 170.000 nama yang didaftarkan ke Kemensos untuk menerima bantuan.

“Itu nama yang kami ajukan. Nantinya, yang di acc berapa, itu belum tahu. Tergantung dari Kemensosnya,” tutur dia.

Terkait mekanisme pembagian bantuan sosial (Bansos). Tri belum bisa menjelaskannya. Karena belum ada arahan dari pusat.

“Sejauh ini kami belum bisa memberikan informasi. Nanti kalau sudah ada informasi akan kami beri tahu kepada media,” katanya.

Terpisah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta, warga ikut memantau dan melaporkan jika terjadi pemotongan nilai bansos, yang akan diterima 7,42 juta warga Jabar dari pemerintah pusat. Dalam hal ini bansos dari Kementerian Sosial.

“Presiden memberikan arahan kepada pemda harus mengawal langsung untuk memastikan tidak ada pemotongan (bansos). Jadi, tolong dipantau, tidak boleh ada potongan dengan alasan apapun. Ranahnya pidana akan ditindak tegas,” tutur Kang Emil -sapaan akrab Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Bandung, Senin (4/1).

Diketahui, 7.421.816 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jabar akan mendapat bansos. Rinciannya, sebanyak 1.718.362 keluarga masuk dalam daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian, 3.515.180 penerima bansos program sembako, dan 2.188.274 KPM akan menerima bansos tunai (BST) atau yang juga dikenal BLT.

Terkait distribusinya, Emil meminta dinas sosial dan lembaga yang ditunjuk sebagai penyalur, bank BUMN maupun PT Pos Indonesia (Persero), untuk menerapkan skema penyaluran yang tepat. Dengan demikian, tidak terjadi penumpukan atau kerumunan penerima.