faizin pakai masker
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, M. Faizin
faizin pakai masker
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, M. Faizin

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat, M. Faizin menolak dan meminta pemerintah mencabut keputusan terkait penerimaan tenaga pengajar dan guru melalui formasi CPNS dialihkan ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPK) mulai 2021.

“Kami menolak wacana penghapusan jalur CPNS bagi guru dalam seleksi ASN. Kami berharap hal itu masih rencana, bukan suatu keputusan. Dan jika masih rencana, kami harap segera dicabut,” kata Faizin saat dihubungi Radar Depok, Minggu (3/1).

Tenaga pengajar atau guru, sambung Anggota Komisi IV DPRD Jabar ini, dituntut tak hanya dari kemampuan mengajar saja, tetapi juga mampu menjadi teladan dari sisi moral maupun spiritual. Standar tersebut tidak mungkin tercapai jika tak ada jaminan kesejahteraan maupun karier bagi para pendidik.

“Status PNS bagi guru harus dipandang sebagai upaya negara untuk menghadirkan jaminan kesejahteraan dan karir bagi para guru. Dengan demikian mereka bisa secara penuh mencurahkan hidup mereka untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan menjadi teladan bagi peserta didik,” sambungnya.

Lebih lanjut, Faizin menilai skema penerimaan tenaga pengajar melalui PPPK tak cocok untuk para guru. Sebab, skema tersebut setiap tahun harus dievaluasi dan sewaktu-waktu bisa pemutusan hubungan kerja jika dinilai tidak mumpuni.

“Jika saat ini ada rencana rekrutmen sejuta guru honorer dengan skema PPPK harus dibaca sebagai upaya terobosan perbaikan nasib bagi jutaan guru honorer yang lama terkatung-katung nasibnya karena tak kunjung diangkat sebagai PNS oleh negara. Jadi jangan hal itu dijadikan legitimasi untuk menutup pintu jalur PNS bagi guru. Semua ada konteksnya tidak bisa semena-mena dicampur aduk,” tegasnya.

Wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat 8 (Kota Depok-Kota Bekasi) ini menilai pemerintah tak bisa beralasan jika skema PPPK kerap digunakan negara maju, bahkan PPPK di negara-negara begitu mendominasi dibanding PNS dengan 30 persen berbanding 70 persen. Kendati demikian, komposisi itu harus dicocokkan dengan kondisi Indonesia.

“Guru itu output-nya bukan produk atau dokumen yang bisa diukur secara matematis. Guru itu output-nya adalah skill sekaligus karakter dari peserta didik. Jika mereka dengan mudah diambil dan dibuang karena status kontrak, bisa dibayangkan bagaimana output peserta didik kita di masa depan,” tandas Faizin. (rd/cky)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya