Beranda Utama Gubernur Sebut Prokes Meningkat, Depok Jadi Oranye

Gubernur Sebut Prokes Meningkat, Depok Jadi Oranye

0
Gubernur Sebut Prokes Meningkat, Depok Jadi Oranye
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil
gubernur jabar
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kabar gembira dirundung Kota Depok. Senin (25/1), Depok dinyatakan tak lagi kota yang paling tidak disiplin soal Covid-19 (Korona). Bukan hanya itu, setelah tujuh pekan divonis zona merah kini disulap menjadi zona oranye. Perhitungan zona risiko ini bersumber dari indikator Kesmas yang ditetapkan oleh Satgas Pusat.

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil mengatakan, Kota Depok yang pekan lalu menjadi daerah yang paling tidak disiplin, kini sudah naik peringkatnya. “Saya ucapkan selamat buat Kota Depok. Minggu lalu sempat kurang disiplin, sekarang tidak masuk zona bawah,” kata dia, dalam konferensi pers daring di Gedung Sate, Bandung, Senin (25/1).

Gubernur tidak memerinci peringkat Kota Depok. Pekan lalu, Kota Depok menjadi daerah yang paling tidak disiplin. Pekan ini giliran Pangandaran, serta Kota Tasikmalaya berada di peringkat terbawah, sebagai daerah yang paling tidak disiplin protokol kesehatan.

Menurut pria yang akrab disapa Kang Emil itu, ada dua kategori penilaian. Pertama kepatuhan memakai masker. Minggu ini wilayah yang paling patuh memakai masker, 91 persen adalah Kota Bandung. “Alhamdulillah. Yang paling tidak patuh memakai masker kabupaten Pangandaran, hanya 65 persen,” kata Emil.

Sementara penilaian selanjutnya pada disiplin jaga jarak. Peringkat tertinggi dipegang Kabupaten Bandung dengan penilaian 89 persen. “Yang paling tidak patuh menjaga jarak adalah Kota Tasikmalaya, 63 persen,” bebernya.

Menurut Emil, tidak semua kepala daerah di Jawa Barat memahami cara penghitungannya. Penghitungan penerapan disiplin protokol kesehatan tersebut dilakukan BNPB, dan Kementerian Kesehatan lewat survei yang melibatkan petugas polisi, TNI, serta Satpol PP.

Jadi, lanjut Emil, BNBP dan Kemenkes itu punya aplikasi pelaporan untuk kedisiplinan. Aplikasi pelaporan itu dilakukan, kalau TNI : Babinsa, kalau Polri : Babinkamtibmas, kalau sipil : Satpol PP. Mereka mendatangi ruang-ruang publik, jalan, pasar, taman, kemudian menghitung titik-titik sampel itu secara digital, harus dilengkapi dengan foto. “Kira-kira begitu. Artinya metodenya adalah itu. Dari situ diakumulasi total 1 minggu, keluarlah persentase,” jelas Emil.

Kota Depok pekan lalu sempat berada di papan bawah pemeringkatannya. Jadi, kalau ditanya hari ini, laporannya Kota Depok tidak masuk lagi. “Artinya, sudah ada perbaikan karena yang dilaporkan sama, oleh orang yang sama, di titik-titik yang sama,” kata dia.

Pemeringkatan di level provinsi dengan aplikasi yang sama, mendapati nilai Jawa Barat relatif baik. “Menurut kami, ini sesuatu yang baik dan perlu dijaga, dan terus ditingkatkan. Tingkat kepatuhan memakai masker seluruh rakyat Jawa Barat ada di 80 persen, begitu pula dengan kepatuhan menjaga jarak di 80 persen,” kata dia.

Sebelumnya, laporan kepatuhan atas penerapan protokol kesehatan di Jawa Barat jauh di bawahnya. Minggu lalu turun naik di angka 50—an persen, sekarang naik ke 80 persen. “Saya apresiasi para petugas TNI, Polri, Satpol PP yang bertugas, termasuk yang melaporkan via aplikasi,” tutur Emil.

Perlu diketahui, Kota Depok saat ini berada dalam zona oranye atau risiko sedang. Setelah sebelumnya selama tujuh minggu berada di zona merah Covid-19 atau risiko tinggi.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana mengungkapkan, saat ini status risiko Kota Depok menjadi zona oranye. Perubahan zona risiko tersebut berdasarkan rilis dari Satgas Pusat Covid-19 per tanggal 24 Januari 2021, dengan indikator kesehatan masyarakat (Kesmas) yang ditetapkan. “Perhitungan zona risiko ini bersumber dari indikator Kesmas yang ditetapkan oleh Satgas Pusat,” kata Dadang kepada Harian Radar Depok, Senin (25/1).

Kendati masuk zona oranye, warga Depok harus terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. “Penambahan kasus masih terus ada dan saat ini banyak kasus berasal dari klaster perkantoran dan keluarga,” ucapnya.

Diungkapkan Dadang, penularan di Kota Depok juga terjadi karena intensitas pergerakan orang yang cukup tinggi, dimana 58 persen warga Depok merupakan commuter. “Sehingga kejadian di Depok sangat dipengaruhi oleh kondisi Jabodetabek, demikian pula sebaliknya,” tutur Dadang.

Sebagaimana arahan pemerintah pusat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021, terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Walikota Depok Mohammad Idris menerbitkan sejumlah ketentuan dalam pelaksanaannya.

Di antaranya, work from home (WFH) 75 persen bagi kantor/tempat kerja, baik pemerintah maupun swasta, serta operasional kegiatan toko, pusat perbelanjaan, dan tempat usaha/pusat kegiatan lainnya dibatasi sampai pukul 19:00 WIB. Lebih lanjut, aktivitas warga dibatasi sampai pukul 21:00 WIB.

Sementara operasional pasar tradisional dibatasi pukul 03:00-15:00 WIB, dengan jumlah pengunjung 50 persen dari kapasitas. Selain itu, kegiatan usaha restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenis diatur dengan ketentuan pelayanan makan di tempat atau dine in dengan kapasitas 25 persen sampai pukul 19:00 WIB dan pelayanan dibawa pulang atau take away sampai pukul 21:00 WIB.(rd/hmi)

Fakta dan Data Korona di Depok :

Tanggal :

  • Minggu (24/1)

Positif :

  • 796 jiwa (+260)

Sembuh :

  • 460 jiwa (+247)

Meninggal :

  • 544 jiwa (+7)

Kasus Aktif :

  • 792 jiwa (+6)

Status :

  • Zona Oranye

 

Editor : Fahmi Akbar