peci abdul haris
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe
peci abdul haris
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe meminta agar pemilik kendaraan Bermotor untuk disiplin dalam membayar pajak. Sebab, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan dipergunakan kembali bagi pembangunan.

“Sesuai dengan karakteristik Jawa Barat yang padat penduduk dan salah satu pusat perekonomian Indonesia sehingga kebutuhan terhadap kendaraan bermotor sangat tinggi.  Namun, pemilik kendaraan juga jangan hanya membeli dan menggunakan kendaraan, tapi juga harus disiplin membayar pajak kendaraan. Ini untuk mendorong peningkatan PAD Jawa Barat,” kata Harris kepada Radar Depok, Senin (4/1).

Politikus Partai Gerindra ini menyebutkan, berdasarkan informasi dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), pangsa penjualan kendaraan bermotor di Jawa Barat adalah pangsa yang terbesar dibandingkan provinsi lainnya yakni mencapai 20,59 persen.

“Seiring dengan implementasi AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) yang diperkirakan masih akan berlanjut, PAD Jabar, khususnya yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor diperkirakan meningkat terbatas,” sebut Harris.

Hal itu, sambung Harris yang juga Sekjen DPD Partai Gerindra Jabar,  didorong beberapa stimulus yang diluncurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar berupa keringanan pajak, seperti bebas denda pajak kendaraan bermotor, penghapusan pajak progresif dan diskon pajak kendaraan.

“Jadi manfaatkan program yang digulirkan Pemprov Jabar,” sambungnya.

Wakil rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar 8 (Kota Depok-Kota Bekasi) ini pun membeberkan data yang disampaikan Bank Indonesia (BI) Jabar, yakni serapan PAD Jabar triwulan 3/2020 sebesar Rp12,2 triliun. Jumlah PAD sebesar itu menunjukkan ada perbaikan ekonomi, sebab mayoritas berasal dari pajak kendaraan bermotor.

“Meskipun lebih rendah dibanding realisasi triwulan III 2019, realisiasi pajak daerah Jawa Barat sudah menunjukan indikasi perbaikan seiring penerapan AKB untuk menggerakan roda perekonomian,” beber Harris.