Kini Bukan PSBB Tetapi PPKM di Jawa – Bali, Apa Bedanya?

In Utama
istilah baru PSBB
ILUSTRASI

 

RADARDEPOK.COM – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan di Jawa – Bali kini digantikan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Istilah ini mulai digunakan pada 11 – 25 Januari 2021.

Selain DKI Jakarta, kebijakan pemerintah ini berlaku juga di 23 kabupaten/kota di enam provinsi yang masuk wilayah berisiko tinggi penyebaran virus Korona Covid-19.

Menurut Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, kebijakan ini bukan pelarangan kegiatan masyarakat.

Hal ini karena berkaitan dengan perkembangan Covid-19. Dimana pada hari Kamis (7/1) kasus aktif ada 112.593, kemudian meninggal 23.296, sembuh 652.513, 82,76 persen, dan tingkat kematian 2,95 persen.

PPKM memiliki perbedaan dengan rencana kebijakan PSBB Jawa Bali, antara lain :

1.Perbedaan pertama terkait skala lingkupnya. PPKM kata Airlangga, berskala mikro. Penerapan di masing-masing daerah akan ditentukan oleh pemerintah daerah.

“Penerapan dilakukan secara mikro sesuai arahan Bapak Presiden. Nanti pemerintah daerah, gubernur, akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut,” kata Airlangga

2. Pengajuan pembatasan untuk PPKM sekarang berada di tangan pemerintah pusat. Sementara PSBB Jawa Bali berada dalam kewenangan pemda.

Inisiatif pemerintah pusat itu berupa pemberian kriteria awal terhadap daerah-daerah untuk dilakukan pembatasan. Daerah yang masuk dalam kriteria itu, harus menerapkan PPKM.

1 of 3

You may also read!

bawaslu depok foto bersama

Bawaslu Depok Bersyukur Pilkada Sukses

KOMPAK : Jajaran komisioner dan sekretariat Bawaslu Kota Depok di ruang rapat Sekretariat Bawaslu Kota

Read More...
terusan pembangunan UIII

Tahap Dua UIII Bebaskan 30 Hektar Lahan

PROGRES UIII : Seorang warga sedang melintas di kawasan area pembangunan mega proyek Universitas Islam

Read More...
rezky terapkan 3 M

Mpok Kiki Terus Ingatkan Disiplin 3M dan 3T

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Rezky M Noor   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Anggota Komisi D DPRD

Read More...

Mobile Sliding Menu