Beranda Satelit Depok Koperasi Gotong Royong 164 Advokasi 5.000 UMKM

Koperasi Gotong Royong 164 Advokasi 5.000 UMKM

0
Koperasi Gotong Royong 164 Advokasi 5.000 UMKM
PUTRI/RADAR DEPOK SIBUK : Ketua Koperasi Gotong Royong 164, Soetono Toere sedang mendata UMKM yang akan mendapatkan BLT di Kantor Koperasi Gotong Royong 164 Kelurahan Pangkalanjati Baru, Kecamatan Cinere Kota Depok.
koperasi gotong royong 164
SIBUK : Ketua Koperasi Gotong Royong 164, Soetono Toere sedang mendata UMKM yang akan mendapatkan BLT, di Kantor Koperasi Gotong Royong 164 Kelurahan Pangkalanjati Baru, Kecamatan Cinere. PUTRI/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, CINERE – Demi memuluskan pencairan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Koperasi Gotong Royong 164 mengadvokasi 5.000 pelaku UMKM BLT tersebut yang digulirkan Kementerian Koperasi. Sejauh ini sudah 3.500 UMKM yangh sudah masuk proses.

Ketua Koperasi Gotong Royong 164, Soetono Toere mengungkapkan, akan mengadvokasi 5.000 UMKM di wilayah Kota Depok, dalam realisasi program BLT yang digulirkan Kementerian Koperasi.

“Kami akan mengakomodir 5.000 pelaku UMKM untuk mendapatkan BLT tahun ini dan sekarang kami sudah merekrut lebih dari 3.500 UMKM dan data para UMKM sudah kami infut dan proses,” ujar Tono kepada Harian Radar Depok, kemarin (24/1).

Tono mengaku, optimis dalam waktu dekat target rekrutmen 5.000 UMKM untuk mendapatkan BLT bisa tercapai. Meskipun target rekrutmen pelaku usaha UMKM yang akan diajukan mendapatkan dana BLT cukup banyak. Namun, pihaknya tetap selektif dalam menetapkan pelaku UMKM yang berhak mendapatkan kucuran BLT. “Untuk memenuhi unsur pemerataan, kami akan membagi kuota masing-masing 200 pelaku UMKM di setiap kecamatan dan sisanya akan kami seleksi dari hasil rekrutmen diluar kuota,” ujarnya.

Menurutnya, tidak ada potongan untuk kepentingan koperasi dalam realisasi BLT ini. Namun, lanjut dia para pelaku usaha mengajukan pendaftaran sebagai penerima BLT melalui koperasi secara administrasi, harus terlebih dahulu masuk dalam keanggotaan koperasi. Sehingga diwajibkan memenuhi segala persyaratan dalam keanggotaan koperasi.

Para pelaku UMKM yang mendaftar sebagai penerima BLT harus memiliki kartu anggota Koperasi dan secara administrasi masuk dalam keanggotaan koperasi terlebih dahulu. Untuk memenuhi persyaratan itu tentu dibutuhkan biaya. Kami menetapkan para calon anggota menyetor uang administrasi dan pembuatan kartu anggota. Name tag dan uang simpanan pokok yang totalnya sebesar Rp350 ribu, selain itu tidak ada potongan lain,” jelas Tono.

Dia menambahkan, biaya tersebut murni merupakan uang simpanan para pelaku UMKM, dan untuk pengadaan kelengkapan atribut keanggotaan. Tidak ada potongan untuk pengurus koperasi, semua untuk pembiayaan administrasi dan kelengkapan persyaratan keanggotaan. “Ini amanah harus sampai ketangan rakyat yang merupakan upaya pemerintah pusat dalam memulihkan kondisi ekonomi nasional ” kata Tono.

Menghindari kesalah pahaman terkait uang simpan pokok, dia menganjurkan kepada para pelaku UMKM yang akan mendaftarkan diri sebagai penerima BLT. Sebaiknya menyetorkan uang simpanan pokok dan administrasi serta kelengkapan atribut keanggotaan terlebih dahulu sebelum pencairan dana BLT, hal ini dimaksudkan guna menghindari kesan ada potongan uang BLT.

“Teknis penyaluran BLT atau BPUM harus melalui koperasi hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kemenkop nomor 6 tahun 2020, dan mengacu dari ketentuan tersebut, maka para pelaku UMKM yang akan mendaftarkan diri masuk dalam keanggotaan Koperasi pengusul untuk itu para pelaku UMKM ini punya kewajiban untuk menyetorkan uang simpanan pokok, sekali lagi kami tekankan bahwa uang simpanan pokok itu milik pelaku UMKM dan bukan untuk pengurus Koperasi” imbuhnya.

Dalam kafasitasnya sebagai pembina Dewan Pengurus Daerah Gema Perjuangan Maharani, Nusantara (DPD – GPMN) Tono berharap, peran serta para wakil rakyat agar ikut memberikan advokasi kepada masyarakat, serta mengambil peran dalam hal pengawasan realisasi program sosial pemerintah pusat.

“Kami berharap kepada semua pihak terutama kepada jajaran anggota DPRD didaerah untuk mengambil peran dalam realisasi program sosial pemerintah pusat dan ikut memberikan advokasi kepada masyarakat serta mengawasi pelaksanaan program pro rakyat ,” tutupnya. (rd/dis)

Jurnalis : Putri Disa

Editor : Junior Williandro