Kamis, Maret 4, 2021
Beranda Utama Menkes Enggan Pakai Data Kemenkes, Tapi Akan Gunakan Data KPU

Menkes Enggan Pakai Data Kemenkes, Tapi Akan Gunakan Data KPU

0
Menkes Enggan Pakai Data Kemenkes, Tapi Akan Gunakan Data KPU
Menteri Kesehatan ( Menkes), Budi Gunadi Sadikin.
Menteri Kesehatan ( Menkes), Budi Gunadi Sadikin
Menteri Kesehatan ( Menkes), Budi Gunadi Sadikin.

 

RADARDEPOK.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan ( Menkes), Budi Gunadi Sadikin enggan menggunakan data Kementerian Kesehatan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi, basis data yang digunakan untuk vaksinasi virus Korona (Covid-19) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Alasannya, KPU baru saja menggelar Pilkada 2020, sehingga data yang ada masih aktual dengan kondisi masyarakat di daerah.

“Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya. Supaya tidak salah atau bagaimana. Saya sudah kapok, saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes. Saya ambil datanya KPU. Sudahlah itu KPU manual kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current. Ambil data KPU base-nya untuk masyarakat,” ujar Budi.

Sebelum menyampaikan hal itu, Budi sempat mengungkapkan pernah diberi data jumlah puskesmas dan rumah sakit (RS) dari pendataan Kemenkes. Berdasarkan data itu, secara agregat disebutkan jumlah total puskesmas dan RS cukup untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara nasional.

“(Disebutkan) RS pemerintah saja, tidak usah melibatkan pemda, tidak usah bikin dengan RS swasta cukup. Ah saya kapok. Saya enggak percaya data nasional,” ungkap Budi.

Setelah itu, Budi pun langsung menelusuri data sarana kesehatan baik tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota. Dari penelusuran itu baru terungkap bahwa sarana kesehatan yang ada tidak mencukupi.

“Itu 60 persen, tidak cukup. Karena kalau di Bandung yang RS dan puskesmas penuh (jumlahnya banyak) pasti bisa. Tetapi begitu di Puncak Jaya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari atau delapan tahun (vaksinasi selesai),” tegas Budi.

“Jadi sekarang saya sudah lihat by kabupaten/kota strategi vaksinasinya. Maka kami akan perbaiki stateginya,” tambahnya.

Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan, vaksinasi Covid-19 seharusnya memang bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih dari satu tahun.