musrenbang pangkalanjati baru kebutuhan
RAPAT TERBATAS : Lurah Pangkalanjati Baru, Sugianto sedang memimpin rapat secara terbatas jelang Musrenbang 2021, Rabu (6/1).  FOTO : PUTRI/RADAR DEPOK
musrenbang pangkalanjati baru kebutuhan
RAPAT TERBATAS : Lurah Pangkalanjati Baru, Sugianto sedang memimpin rapat secara terbatas jelang Musrenbang 2021, Rabu (6/1).  FOTO : PUTRI/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, PANGKALANJATI BARU – Jelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2021 di Kelurahan Pangkalanjati Baru (PJB), Kecamatan Cinere. Ketua lingkungan serta stakeholder diminta menyiapkan materi pengajuan perbaikan fasilitas umum, saat musrenbang dihelat 15 Januari 2021.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pangkalanjati Baru,  Saidi HM mengungkapkan, pengajuan usulan perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial, dalam musrenbang hendaknya dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan warga. Ini agar usulan yang diajukan sesuai dengan harapan masyarakat.

“Sebelum dibawa pada rapat musrenbang, sebaiknya usulan dibahas dulu pada tataran lingkungan dan melibatkan semua elemen masyarakat, agar usulan itu memuaskan semua pihak,” ujar Saidi  usai menghadiri rapat Pra Musrenbang di Kantor Kelurahan Pangkalanjati Baru, Jalan Raya Andara, Rabu (6/1).

Dia juga menekankan, kepada para Ketua Lingkungan untuk tidak hanya fokus pada pengajuan sarana pra sarana umum (infrastruktur) saja. Melainkan, juga hendaknya dapat mengajukan kegiatan program pemberdayaan masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun kerohanian.

“Dana pembangunan yang nanti akan digulirkan oleh Pemerintah tidak hanya untuk perbaikan infrastruktur saja, tapi juga ada alokasi untuk pembiayaan prigram pemberdayaan masyarakat, itu harus diseimbangkan,” imbuhnya.

Sementara, Lurah Pangkalanjati Baru, Sugianto mengingatkan, para ketua lingkungan agar memprioritaskan pengajuan perbaikan sarana pra sarana umum sesuai kebutuhan dan kondisi. Bukan berdasarkan keinginan pihak tertentu.

Lihat kondisi dan kelayakannya, jangan asal mengajukan saja, karena dana yang digulirkan sangat terbatas. Jadi, harus tepat sasaran jangan sampai fasum yang masih bagus diajukan sementara yang kondisinya sudah mengalami kerusakan parah tidak diajukan.

“Itu jadi salah kaprah, oleh sebab itu saya berharap betul agar semua bahan pengajuan nanti dapat diseleksi terlebih dahulu di bawah dan harus mengacu pada kebutuhan. Bukan kepentingan sehingga realisasi pembangunan tepat sasaran,” pungkas lurah. (rd/dis)

 

Jurnalis : Putri Disa

Editor : Pebri Mulya