Minggu, Februari 28, 2021
Beranda Politika Priyanti : Perencanaan yang Baik, Hasilnya akan Baik

Priyanti : Perencanaan yang Baik, Hasilnya akan Baik

0
Priyanti : Perencanaan yang Baik, Hasilnya akan Baik
 Anggota DPRD Kota Depok, Priyanti Susilawati.
 Anggota DPRD Kota Depok, Priyanti Susilawati.
Anggota DPRD Kota Depok, Priyanti Susilawati.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK –  Pada 11-18 Januari 2021 dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Anggota Komisi B DPRD Kota Depok, Priyanti Susilawati pun berkeyakinan bahwa rencana yang baik akan mengarah pada hasil yang baik.

Priyanti mengatakan, di masa transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir menuju RPJMD baru dari walikota dan wakil walikota terpilih, pada 11-18 Januari 2021, dilaksanakan agenda  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022.

“Walau dalam masa Covid-19, rapat tetap dilaksanakan di tiap kelurahan yang dihadiri stakeholder terkait, kami pun diundang dalam pertemuan, baik tatap muka langsung maupun zoom. Yang jelas tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19,” kata Priyanti kepada Radar Depok, Selasa (19/01).

Ia mengungkapkan, pagu anggaran Musrenbang tiap kelurahan masih diangka Rp2,5 miliar sesuai dengan pagu anggaran RPJMD lama. Sebab, RPJMD baru masih dalam tahap penyusunan.

Menurut politikus perempuan Partai Gerindra ini, pagu anggaran tersebut tidak cukup untuk pembangunan setiap RW. Sehingga, peran dewan pun dibutuhkan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir).

“Menurut saya, rencana yang baik akan mengarah kehasil yang baik juga,” paparnya.

Sebab, wakil rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Depok 6 (Sawangan, Bojongsari, Cipayung) ini, rencana pembangunan sering kali mengalami kegagalan, lantaran perencanaan yang tidak tepat.

Ia pun mencontohkan seperti jalan yang sudah bagus, tetapi diusulkan kembali, atau pengajuannya double, baik ke Musrenbang dan juga ke dewan.

“Bahkan, ada juga yang alamat ajuannya kurang jelas,” terangnya.

Padahal, kata dia,  dalam Musrenbang juga ada narasumber Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang menjelaskan teknis usulan ajuan skala prioritas, menerangkan Alur Sistem Informasi Pembangunan Daerah(SIPD) kemendagri, pengajuan harus di lengkapi profosal, berbunyi jelas, volume yang jelas, alamatnya yang jelas.

“Baik Infrastruktur, non Infrastruktur ajuan harus sesuai dengan kondisi kebutuhan di wilayah. Semua Rencana pembangunan bisa berhasil, jika pemerintah, dewan, Non Pemerintah, semua stakholder masyarakat duduk bersama, ada keterbukaan, kedekataan dan perencanaan yang baik, insha Allah hasilnya baik,” tutup Priyanti. (rd/cky)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya