artikel mahasiswa cari nilai

artikel mahasiswa cari nilai

 

Oleh : Mochamad Robi Hidayat

 

HUBUNGAN dokter-pasien pada dasarnya adalah hubungan hukum perdata, yaitu hubungan hukum yang didirikan oleh para pihak atas dasar persamaan yang terjadi ketika para pihak ingin menjalin hubungan hukum tertentu. Dalam hal ini, dokter akan memberikan pertolongan medis sesuai dengan kesepakatan antara dokter dengan pasien atau pihak ketiga (seperti rumah sakit dan pihak yang bertanggung jawab atas biaya pasien), yang berakibat dokter wajib merawatnya (pasien).

Di Indonesia, banyak tuntutan hukum terhadap dokter dan rumah sakit yang disebut dengan tuntutan hukum penyimpangan. Beberapa kasus sengketa kesehatan di Indonesia antara lain seorang ibu yang akan meninggal dunia, ibunya akan melahirkan di rumah sakit di Moyocto karena dokter kandungan yang tinggal di luar kota itu terlambat. Kasus lainnya adalah seorang anak yang buta, tuli, dan lumpuh setelah menjalani operasi hernia di sebuah rumah sakit di Sidoarjo.

Seperti yang telah disebutkan di atas, berbagai tuntutan hukum terhadap dokter dan rumah sakit pada akhirnya akan mengakibatkan bisnis rumah sakit menjadi unit bisnis serat optik yang berisiko tinggi dan berbiaya tinggi. Di Amerika Serikat, banyaknya tuntutan hukum terhadap dokter yang berpraktik di rumah sakit membuat industri medis menjadi industri yang mahal karena dokter dan rumah sakit terpaksa memasukkan premi asuransi dalam biaya yang ditanggung pasien. Diantaranya, biaya asuransi digunakan untuk mendanai prosedur hukum para dokter dan rumah sakit yang terlibat sengketa medis. Keadaan ini sangat mempengaruhi kinerja dokter dalam mencapai mutu pelayanan medik, dan akan mencerminkan dorongan praktek medik defensif. Pelayanan medik defensif sendiri merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk pemeriksaan suportif yang berlebihan, bertujuan untuk memperkuat bukti klinis sebagai bukti hukum formal guna mengantisipasi klaim pasien di kemudian hari, sehingga memicu biaya pengobatan yang tinggi dan menimbulkan kerugian bagi pasien.

Dari sudut pandang pasien, hubungan partisipasi antara dokter, pasien, dan rumah sakit berarti pasien hanya dapat menjalin kontak dengan rumah sakit atau disebut partisipasi penuh. Kombinasi ini biasanya terjadi pada pasien tersier. Atau, bisa all out, artinya selain pengobatan sebenarnya, rumah sakit juga melakukan tugas lain seperti tes darah. Dalam kesepakatan yang komprehensif terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien, sedangkan antara rumah sakit dan dokter ada kesepakatan. Oleh karena itu, sesuai kesepakatan, dokter harus ke rumah sakit untuk merawat pasien. Jika ada kesalahan profesional (oepsfout), pasien dapat menuntut dokter berdasarkan nilai default, yang dapat ditambahkan ke kesalahan tersebut.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur semua hal yang berkaitan dengan rumah sakit, termasuk sumber daya manusia. Pasal 46 mengatur tanggung jawab hukum rumah sakit, yaitu, “rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas segala kerugian yang disebabkan oleh kelalaian tenaga medis rumah sakit.” Pasal tersebut dinilai tidak adil karena terlalu memperhatikan tenaga medis, termasuk dokter, yang jelas-jelas melakukan kelalaian.

Pasal ini juga dapat mengurangi rasa tanggung jawab dokter terhadap pasien, karena rumah sakit telah mengambil tanggung jawab hukum atas kesalahannya. Peraturan lain yang dirumuskan dan dilaksanakan antara lain Undang-Undang Nomor 29 tentang Praktik Kedokteran tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 36 tentang Kesehatan tahun 2009, serta telah mendapat dukungan dari beberapa peraturan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaannya. Beberapa peraturan ini termasuk otorisasi klinis, komite medis, sertifikasi rumah sakit, keselamatan pasien, “Mengatur Rumah Sakit berdasarkan Hukum”

Sangat penting bagi dokter dan pasien untuk memahami hukum kedokteran. Orang-orang yang semakin kritis dan memahami hak-hak mereka menuntut pemahaman yang lebih dalam tentang hukum. Sebelum membahas perselisihan dalam hubungan dokter-pasien, pihak ketiga (pengacara, jurnalis) juga harus mempelajari hukum kedokteran. Hanya jika dokter dan pasien memahami dan mematuhi hukum, hubungan yang harmonis antara dokter dan pasien dapat terwujud. Di rumah sakit, komunikasi yang baik antara dokter dan pasien berperan penting dalam mencegah litigasi terhadap rumah sakit dan / atau dokter. (*)