kadishub dadang
Kadishub Kota Depok, Dadang Wihana
kadishub dadang
Kadishub Kota Depok, Dadang Wihana

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, siap merazia mobil yang parkir sembarangan di dalam komplek perumahan dan jalan umum. Kebijakan tersebut akan diterapkan jika penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaran bidang perhubungan, yang didalamnya mengatur soal kewajiban memiliki garasi bagi para pemilik mobil.

Kepala Dishub Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, jika nanti terbukti melanggar, pelaku akan dijerat sanksi sebesat Rp2 juta. Namun, kebijakan tersebut belum akan diterapkan dalam waktu dekat ini. “Karena ini masih menunggu pedoman teknis, yaitu Perwal yang didalamnya mengatur mekanismenya,” tuturnya kepada Radar Depok, Kamis (21/1).

Peraturan tersebut masih akan diberlakukan dua tahun lagi. Masih menunggu Perwal yang sedang disusun. Sampai saat ini belum diundangkan dalam lembaran daerah. “Masih disetujui DPRD, sudah difasilitasi oleh provinsi. Tinggal penomorannya,” lanjut dia.

Nanti di tahun pertama, akan ada pedoman teknisnya yang berupa Perwal, yang mengatur mekanisme dan lain-lain. Perwal tersubut sifatnya partisipatif, yang memadukan top down dan button up. “Nanti akan dilakukan sosialisasi, kemudian difasilitasi jika ada kendala dalam penyelenggaraan tersebut. Kami edukasi juga ke warga, jika rumahnya memang hanya cukup untuk satu mobil,” jelasnya.

Perda tersebut revisi Perda nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, yang salah satunya ada penambahan pasal, yaitu 34 A dan 34 B terkait dengan kewajiban kepemilikan garasi. Dalam Perda tersebut mengatur garasi bisa dimiliki sendiri, sewa, ataupun bersama. “Publik taunya dendanya sangat tinggi, sebesar Rp20 juta. Saya tegaskan, bukan sebesar itu. Tapi, sebanyak-banyaknya adalah Rp2 juta,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Supriatni mengatakan, Perda tersebut baru akan diberlakukan dua tahun ke depan. “Dalam dua tahun ini akan diadakan sosialisai dulu ke masyarakat,” tuturnya.

Dia berharap, nantinya saat peraturan tersebut diberlakukan masyarakat sudah patuh. Karena sebelumnya telah diberikan sosialisasi, pengertian, dan edukasi. Bahkan, menurutnya, sekarang sudah terdapat spanduk atau banner yang bertuliskan sediakan garasi dulu baru beli mobil.

Tujuan dibuatnya perda tersebut adalah membuat jera masyarakat, agar tidak sembarangan parkir di fasilitas umum (fasum). Karena, itu sama saja mengganggu hak orang lain.

Bahkan, saya sendiri kemarin sempat gapunya garasi untuk satu mobil saya. Akhirnya saya bongkar lahan, saya jadikan garasi. Karena saya tahu, kalau pakir di depan rumah mengganggu hak orang lain,” sambungnya.

Sosialisasi ke masyarakat harus melalui pendekatan yang baik dan bertahap. Serta harus menyadari akan kondisi majemuknya masyarakag Kota Depok. “Nanti akan disosialisasikan mulai dari tingkat kecamatan, Kelurahan, RT, dan RW,” tutupnya.(dis)

Tentang Perda Garasi :

Dasar Perda :

– Menata ketidakteraturan di tengah warga

– Keluhan warga dan data di lapangan

– Banyak yang parkir di bahu jalan karena tida memiliki garasi

Penyusunan Perda :

– Telah disetujui dan disahkan DPRD Depok

Akan diberlakukan :

– Dua tahun lagi

– Masih menunggu Perwal

Denda yang akan diberlakukan :

– Rp2 juta

Jurnalis : Putri Disa

Editor : Fahmi Akbar