ruang vaksin korona
ILUSTRASI
ruang vaksin korona
ILUSTRASI

 

RADARDEPOK.COM, JAKARTA – Jika ada seseorang yang mengalami kejadian atau dampak dari imunisasi vaksin virus Korona (Covid-19), Pemerintah akan menanggung orang tersebut.

Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (Komnas KIPI), Hindra Irawan mengatakan, ketentuan hal tersebut berlaku bagi masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan maupun tidak.

“Yang tidak atau belum membayar iuran akan diupayakan ditanggung negara. Peraturannya sedang diproses,” kata Hindra.

Ia mengatakan penanganan KIPI sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, termasuk pendanaan untuk perawatan dan pengobatan, termasuk KIPI penyuntikan vaksin Covid-19.

Peraturan tersebut, telah tertulis tentang pelaksanaan vaksinasi yang harus menjamin keamanan, mutu, khasiat, dan keamanan vaksin menjadi kewajiban pemerintah.

“Pasal 32 menyebutkan harus ada komunikasi, informasi, edukasi, serta skrining kepada sasaran, kemudian Pasal 40 menyebutkan harus dibentuk komite independen untuk mengkaji KIPI yang terjadi apakah ada keterkaitan,” katanya.

Selain berdasasrkan pada peraturan tersebut, pemerintah juga sedang merevisi Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dalam rapat tersebut, Ketua Tim Advokasi Pelaksanaan Vaksinasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Iris Rengganis mengatakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 harus dilakukan secara teliti dan hati-hati.

“Perlu digarisbawahi, bila terjadi KIPI yang berat siapa yang akan mengganti uang perawatan di rumah sakit. itu menjadi salah satu pertanyaan di masyarakat,” katanya. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya