Beranda Metropolis Tiga Hari PPKM 887 Pelanggar di Depok

Tiga Hari PPKM 887 Pelanggar di Depok

0
Tiga Hari PPKM 887 Pelanggar di Depok
DITERTIBKAN: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok saat melakukan penertiban di masa Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Rabu (13/01). FOTO : IST FOR RADAR DEPOK
pelanggar PPKM di depok
DITERTIBKAN : Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok saat melakukan penertiban di masa Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Rabu (13/01). FOTO : IST FOR RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Tiga hari sejak diterapkannya aturan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 11 hingga 13 Januari 2020, ratusan pelanggar sudah ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok.

Diketahui, berdasarkan keputusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah PPKM di Kota Depok diterapkan pada Senin (11/01) hingga Senin (25/01).

Sekretaris Satpol PP Kota Depok, Fery Birowo menyebutkan, selama tiga hari penerapan PPKM pihaknya mendapati 887 pelanggaran. Sasaran pelanggaran tersebut meliputi dunia usaha, tidak menggunakan masker, dan adanya kerumunan.

“Dalam tiga hari ini, tim kami sudah melakukan penertiban kepada para pelanggar yang masih membandel,” tutur Fery kepada Radar Depok, Rabu (13/01).

Berdasarkan data Satpol PP Kota Depok, pelanggaran paling banyak dalam tiga hari PPKM adalah masih banyak warga yang tidak menggunakan masker, yaitu sebanyak 456 pelanggar.

“Dari tiga sasaran tersebut, yang paing banyak adalah pelanggar masker, kemudian dunia usaha, dan terakhir kerumunan,” ujarnya.

Lanjutnya, ada tiga jenis sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Yaitu sanksi teguran lisan atau tertulis, sanksi sosial, dan sanksi denda. Hingga saat ini, sanksi yang paling banyak adalah sanksi lisan atau tertulis.

Terpisah, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Supariyono mengatakan, untuk menilai pelanggaran tersebut harus ada angka rasio perbandingannya berapa yang di survei.

“Jadi, kalau dalam tiga hari jumlah pelanggar segitu banyak belum bisa dibilang baik, kurang, atau buruk. Karena tidak ada rasio perbandingannya,” tuturnya.

Namun, Supariyono menyebut, edukasi terhadap masyarakat adalah hal yang seharusnya digencarkan lagi. Bukan hanya penertiban saja.

“Penertiban harus mengarah ke edukasi. Karena kalau penertiban hanya patuh ketika ada operasi,” lanjutnya.

Banyak warga yang harus diberikan edukasi lebih. Agar tetap menerapkan peraturan, walaupun tidak ada razia atau operasi. Ia menilai, edukasi kepada masyarakat juga tidak semudah yang dibicarakan. Tetapi perlu effort dan waktu lebih.