Beranda Utama Walikota Tunggu Kostrad, Kemendikbud, Kemenkumham, Soal Ketersediaan Rumah Sakit Darurat Covid-19

Walikota Tunggu Kostrad, Kemendikbud, Kemenkumham, Soal Ketersediaan Rumah Sakit Darurat Covid-19

0
Walikota Tunggu Kostrad, Kemendikbud, Kemenkumham, Soal Ketersediaan Rumah Sakit Darurat Covid-19
Walikota Depok, Mohammad Idris
walikota depok
Walikota Depok, Mohammad Idris

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK– Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak tinggal diam melihat keberadaan pasien Virus Korona (Covid-19) yang terkatung-katung. Hingga kemarin (27//1), Kota Depok masih menunggu izin dari KSAD, Kementerian Pedidikan dan Budaya (Kemndikbud) dan Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Walikota Depok, Mohammad Idris mengaku, kembali menjajaki peluang mengalihfungsikan Wisma Atlet Kostrad di Cilodong sebagai rumah sakit darurat bagi penanganan Covid-19. Ini sebetulnya sudah disampaikan sejak September 2020. Namun, hingga hari ini tak kunjung terlaksana. Penjajakan kembali sudah dilakukan sejak 3 pekan lalu. “Pihak Kostrad mengatakan otoritasnya ada pada KSAD, sebab itu aset Pusat. Jadi atas izin KSAD,” ujar Idris.

Dia juga berupaya minta untuk dijembatani oleh teman-teman untuk izin ke KSAD, terkait penggunaan Wisma Atlet itu. Karena memang Wisma Atlet itu masih rutin digunakan oleh anggota TNI, untuk latihan maupun diklat.

Idris berharap Kostrad mempertimbangkan permintaannya kali ini. Dia juga mengaku, sudah mengirim Tim Satgas Covid-19 untuk menjelaskan kondisi pandemi saat ini, termasuk data-data kasus positif, rumah sakit, serta ketersediaan ruang isolasi. Menurut rencana, Wisma Atlet Cilodong bakal difungsikan untuk merawat para pasien Covid-19 bergejala ringan maupun tanpa gejala, namun masuk kategori rentan.

“Karena ada juga orang tanpa gejala (OTG) atau bergejala ringan yang sekarang mereka minta secara khusus dirawat, antara lain OTG dari usia lansia. Kan takutnya risikonya tinggi makanya keluarga minta dirawat,” ungkap Idris.

Di samping itu, Idris juga menyampaikan rencana serupa pada salah satu gedung diklat milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Bojongsari. Lokasi lain, salah satu sekolah keimigrasian milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Gandul Kecamatan Cinere. Gedung di kedua lokasi tersebut sekarang tak terpakai karena aktivitas belajar berlangsung jarak jauh. “Masih proses dan ada beberapa tempat yang kita prosesnya juga masih tahap awal, yaitu komunikasi dulu,” kata dia.

Perlu diketahui, Depok sudah punya dua lokasi serupa yang dua-duanya bertempat di Universitas Indonesia, yakni Wisma Makara (123 tempat tidur) dan Pusat Studi Jepang (32 tempat tidur). Idris menilai pandemi Covid-19 dapat dibilang telah memasuki situasi darurat. Celakanya, situasi ini juga terjadi di daerah-daerah tetangga Depok. “Kedaruratannya, bisa dibilang, sekarang ruang-ruang ICU full,” tandasnya.(rd/dis)

 

Jurnalis : Putri Disa

Editor : Fahmi Akbar