Senin, Maret 8, 2021
Beranda Utama 1.030 Orang di Depok Tertunda Vaksin

1.030 Orang di Depok Tertunda Vaksin

0
1.030 Orang di Depok Tertunda Vaksin
IST FOR RADAR DEPOK SEHAT: Salahsatu tenaga kesehatan (Nakes) Puskesmas Cilodong diberi suntik Vaksin Covid-19 tahap kedua, Sabtu (30/1). Berdasarkan data per 30 Januari, jumlah total yang tervaksin di Kota Depok pada termin satu mencapai 8.861 orang (80%), terdiri dari Nakes dan pejabat. FOTO: IST FOR RADAR DEPOK

Vaksinasi Tenaga Kesehatan Depok

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Sebanyak 1.030 orang atau sembilan persen sasaran vaksinasi Covid-19 di Kota Depok harus tertunda menjalani vaksinasi. Hal itu karena berbagai faktor, di antaranya memiliki penyakit penyerta. Mulai dari jantung, hipertensi, penyakit ginjal, dan diabetes mellitus.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Novarita menuturkan, untuk jumlah total yang tervaksin di Kota Depok pada termin satu ada 8.861 orang atau sudah 80 persen berdasarkan data per 30 Januari, terdiri dari tenaga kesehatan (Nakes) dan pejabat. Sedangkan jumlah sasaran yang tidak bisa divaksinasi atau tidak lulus skrining ada delapan persen atau 906 orang. Serta sasaran yang belum divaksin ada tiga persen atau 330 orang.

“Kalau untuk vaksin tahap kedua belum dapat laporan. Namun, beberapa faskes sudah mulai jalan untuk vaksinasi yang kedua. Seperti Rumah Sakit (RS) UI,” ungkap Novarita kepada Radar Depok, Senin (1/2).

Novarita melanjutkan, berdasarkan laporan yang ia peroleh, selain Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna belum ada lagi penerima vaksin yang terkonfirmasi positif Covid-19, sehingga tidak bisa mengikuti vaksin tahap kedua.

“Sejauh ini belum ada laporannya, hanya pak Pradi saja. Target vaksinasi tahap kedua, sama dengan vaksinasi tahap pertama. Yaitu dalam dua minggu selesai. Kalau lebih cepat, lebih baik,” jelasnya.

Novarita pun menegaskan, vaksinasi tidak membuat seseorang lantas menjadi tidak ketularan atau terpapar Covid-19. Namun, hanya saja apabila sudah divaksin, dan seseorang tersebut terkena Covid-19 maka efeknya tidak parah. “Vaksin tujuannya membentuk herd imunity, kekebalan kelompok. Bisa saja terkena walau sudah divaksin, namun mungkin tidak akan parah. Kalau pemikiran divaksin agar kebal, itu salah,” tegasnya.

Saat ditanya, mengenai berapa banyak anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Depok yang telah melakukan vaksin, ia mengaku belum mengetahui jumlahnya. Karena, data yang ia miliki merupakan data global. Dimana yang terhitung mendapatkan vaksinasi adalah nakes dan non-nakes yang bekerja di fasilitas kesehatan (faskes). “Jadi mulai dari nakes, satpam, OB, dan semuanya yang bekerja di faskes, otomatis divaksin,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Depok, Alif Noeriyanto mengatakan, hampir semua anggota nakes IDI sudah divaksin, yang tersebar di puskesmas dan rumah sakit.

“Kalau total anggota kami ada 3.000-an, ada yang berpraktek di Depok ada juga yang tidak. Mereka ada di puskesmas dan rumah sakit Kota Depok, sudah hampir semua divaksin. Rumah sakit pemerintah maupun swasta, karena kan kami prioritas,” tutur Alif kepada Radar Depok, Senin (1/2).

Namun, tentunya tidak semua nakes IDI bisa divaksin. Alasannya bukan karena tidak mau, namun ada beberapa faktor penyulit, seperti Komorbid. Sehingga tidak bisa divaksin sekarang. “Tetap bisa divaksin, tapi nanti. Menunggu vaksin berikutnya yang sedang dipersiapkan untuk yang memiliki faktor pemberat dan untuk usia di atas 60 tahun,” jelasnya.

Alif menegaskan, bagi siapa saja yang sudah divaksin, bukan berarti menjadikan diri seperti supermen yang kebal akan Covid-19. Semuanya tetap harus mengikuti protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan lainnya. Nantinya pun, semua diharapkan mendapat vaksin, hanya saja menunggu tahap yang tepat. “Kami harapannya nanti kalau 70 persen masyarakat Indonesia sudah divaksin, imunitas kelompok semakin tinggi dan Covid-19 akan melandai di Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang telah digelar dan diperpanjang sampai 8 Februari dinilai tidak efektif oleh Pemerintah Pusat. Bahkan, pernyataan tersebut diungkapkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di tengah rapat bersama beberapa menterinya.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua III Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Sri Utomo menilai, mungkin Presiden mengatakan hal tersebut secara umum. Karena di tiap daerahnya berbeda-beda.

“Kalau menurut saya cukup efektif, karena kebijakan bersama ini artinya pusat yang menentukan. Di Jabodetabek ini punya penerapan yang sama,” tuturnya kepada Radar Depok, Senin (1/2).

Menurutnya, dengan diterapkannya PPKM selama dua minggu kemarin, Depok sudah mendapat kategori zona oranye. Walaupun dia mengaku, tidak tahu di daerah lain seperti apa.

“Yang menentukan zonasi kan pusat. Kemarin kami ada konsolidasi data, pelan-pelan kami perbaiki data dengan provinsi dan pusat. Dan sekarang Alhamdulillah sudah oranye,” ujar Sri.

Lebih lanjut, Sri menjelaskan, dengan diterapkannya PPKM, tiap kecamatan mengaktifkan kembali kampung siaga Covid-19nya. Kemudian, tim pengawasan Covid-19 juga sudah berjalan di tiap kecamatan, dan informasinya sudah berkoordinasi dengan kampung siaga Covid-19. “Sudah hampir dua minggu berjalan, tim pengawasan. Mereka bergerak mengingatkan ke masyarakat,” lanjutnya.

Sejauh ini, Kota Depok masih akan mengikuti peraturan PPKM yang memang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat, seperti pembatasan aktivitas perdagangan sampai pukul 20.00 WIB dan sebagainya. “Alhamdulillah sejauh ini mini market sudah tertib. Namun juga tak jarang yang melanggar, artinya tidak akan selesai ini Covid-19 kalau masih kucing-kucingan,” sambungnya.

Dia berharap, masyarakat sudah paham akan sulitnya penanganan Covid-19 karena terbatasnya ruang tempat tidur. Dan mengajak semuanya untuk saling melindungi, mulai mendisiplinkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan agar tidak terpapar Covid-19. “Jangan lupa juga untuk berdoa. Seperti yang telah kami lakukan kemarin, zikir meminta kepada Tuhan. Mudah-mudahan semakin banyak yang doa, semakin menyusutkan semuanya,” ungkapnya. (rd/dis)

 

Jurnalis: Putri Disa

Editor: M. Agung HR