Abdul Harris Bobihoe
Abdul Harris Bobihoe.

DEPOK – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Abdul Harris Bobihoe meminta pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memberi efek jera bagi perusahaan yang ‘nakal’ terkait penggunaan air permukaan.

“Harus diberi efek jera itu,” tutur Harris ketika dikonfirmasi Radar Depok.

Harris mengungkapkan, ada beberapa modus yang kerap digunakan, yakni pertama modus sengaja tidak mengupdate izin. Biasanya modus ini dijadikan celah perusahaan agar tak membayar pajak air permukaan. Kedua, perusahaan sama sekali tak memiliki izin tetapi tetap menggunakan (memanfaatkan) air

Ada juga perusahaan yang berdalih karena tidak menggunakan air permukaan secara maksimal, akhirnya perusahaan tersebut tidak membayar pajak. Padahal perusahaan ini sudah lama memanfaatkan atau mengolah air.

“Dan berbagai alasan lainnya, banyak perusahaan yang tak mau membayar pajak air permukaan. Padahal, ada potensi besar untuk PAD dari pajak air permukaan ini yang hilang (karena modus-modus tersebut),” tuturnya.

Ia mengungkapkan, dari praktik tersebut PAD Jawa Barat dari pajak air permukaan hanya Rp 50 miliar pertahun. Padahal potensi penerimaan dari pajak air permukaan ini bisa mencapai Rp 320 hingga Rp 500 miliar pertahun.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat mau tegas terhadap perusahaan-perusahaan ‘nakal’ tersebut,” pungkas Harris. (cky)

 

Editor/Jurnalis : Ricky Juliansyah