Jumat, Maret 5, 2021
Beranda Utama Denda Pelanggaran PPKM Depok Capai Rp20.150.000

Denda Pelanggaran PPKM Depok Capai Rp20.150.000

0
Denda Pelanggaran PPKM Depok Capai Rp20.150.000
PENERTIBAN: Satpol PP Kota Depok saat melakukan penertiban ke tempat umum. IST

RADARDEPOK.COM,DEPOK – Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jilid II yang digelar oleh Pemerintah Pusat di Jawa-Bali akan segera berakhir Senin (8/2). Namun nampaknya, masih banyak masyarakat yang masih tidak tertib terhadap protokol kesehatan.

Sekretaris Satpol PP Kota Depok, Fery Birowo mengatakan, berdasarkan data sejak 11 Januari sampai 4 Februari 2021, telah ditemukan sebanyak 8.397 pelanggaran PPKM. Yang terdiri dari pelanggaran dunia usaha, masker, dan kerumunan. “Dari ketiga tersebut, jumlah pelanggaran terbanyak ada di masker,” tuturnya kepada Radar Depok, Jumat (5/2).

Lebih merinci, Fery mengatakan, jumlah pelanggaran masker mencapai 4.410. Kemudian disusul terbanyak oleh pelanggaran dunia usaha, sebanyak 3.875, dan pelanggaran kerumunan sebanyak 112. “Ada tiga sanksi yang kami berlakukan. Yaitu teguran lisan atau tertulis, sanksi sosial, dan sanksi denda,” lanjutnya.

Dari ketiga sanksi tersebut, sanksi teguran lisan atau tertulis paling banyak, yaitu 5.523. kemudian sanksi sosial sebanyak 2.626 dan sanksi denda 248. Berdasarkan sanksi yang diberikan tersebut, terkumpul uang denda sebesar Rp20.150.00. “Dunia usaha ada 90 pelanggar yang telah membayar denda dengan total Rp19.850.000 dan denda masker sebesar Rp300.000,” terang Fery. Penegakan hukum yang dilakukan sudah didahului dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Jadi, selain mengadakan penertiban, pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi dan edukasi. “Kami harapkan kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan, terutama menggunakan masker semakin meningkat,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua III Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Sri Utomo mengatakan, selama diadakannya PPKM tentunya masih ada masyarakat yang memang belum tertib akan penggunaan masker. “Di lapangan masih ada saja yang menggunakan masker tapi dengan cara tidak benar, seperti diturunkan di leher. Pakai masker scuba, atau tidak pakai sama sekali,” tuturnya.

Namun, dia menegaskan, Kota Depok sendiri bukan mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari para pelanggar. Melainkan, mengajak masyarakat patuh akan 5M dan 2I. Dari setiap penertiban, yang ditanamkan adalah kesadaran, bukan sanksi dendanya.

“Kalau menurut saya, tindakan denda bisa dilakukan yang paling akhir. Kalau kondisi memang sudah berat dan mereka masih tetap membandel. Apalagi di kondisi seperti ini, yang harus kami lakukan adalah saling bahu membahu mengingatkan,” ujarnya.

Sri juga menekankan, masyarakat yang menghargai orang lain adalah yang menggunakan masker. Karena apabila orang tersebut tidak menggunakan masker, bisa jadi menjadi sumber penyebaran virus dan tertularnya virus. “Kalau masih ada yang tidak percaya Covid-19, bisa lihat ke Rumah Sakit IGD dan UGD penuh. Jadikan 5M dan 2I pertahanan yang kuat,” lanjutnya.

Di akhir, dia berharap, masyarakat juga mengikuti surat edaran terbaru dari Walikota Depok, terkait hal apa saja yang harus dilakukan setelah aktivitas dari luar. Untuk mengurangi kasus claster keluarga. “Ada sebelas hal yang mesti dilakukan setelah aktivitas dari luar, sebelum masuk ke rumah. Hal kecil yang penting dilakukan, guna menghindari penyebaran virus di keluarga,” pungkasnya.  (rd/dis)

 

Jurnalis: Putri Disa

Editor: M. Agung HR