Minggu, Maret 7, 2021
Beranda Utama Depok Cegah Klaster Keluarga

Depok Cegah Klaster Keluarga

0
Depok Cegah Klaster Keluarga
ILUSTRASI

RADARDEPOK.COM,DEPOK – Guna menekan angka penyebaran virus Covid-19 pada akhir pekan (Sabtu-Minggu), Pemkot Depok menegaskan tidak ada wacana untuk menerapkan opsi lockdown. Hal itu lantaran pemerintah masih terus berupaya dengan memasifkan imbauan kepada masyarakat setiap harinya. Terlebih lagi Kota Depok sudah berstatus zona oranye.

Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Kota Depok, Sri Utomo menjelaskan, sampai saat ini memang belum ada informasi terkait lockdown di akhir pekan.

“Lockdown itu kan berarti menutup semuanya, dan tentu ada plus minusnya. Tetapi yang jelas, hingga saat ini belum ada informasi kearah sana. Kami masih bertindak sesuai arahan pak Walikota untuk memasifkan imbauan kepada masyarakat,” ucap Sri kepada Radar Depok, Kamis (4/2).

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa pemerintah akan memasifkan sosialisasi dengan leafleat, spanduk, atau imbauan lainnya untuk selalu mengingatkan masyarakat. Pihaknya terus memaksimalkan imbauan berdasarkan Surat Edaran (SE) Walikota Depok.

“Protokol kesehatan terus kami ingatkan, terutama bagi warga setelah melakukan aktivitas kantor, tempat kerja, dan aktivitas lainnya di luar rumah. Karena saat ini, kasus penyebaran Covid-19 banyak dari klaster keluarga,” ungkap Sri.

Sedangkan untuk Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid dua ini, pihaknya belum dapat mengevaluasi secara keseluruhan, karena masih terus berjalan hingga Senin (8/2) mendatang.

“Kami masih tetap melaksanakan PPKM hingga 8 Februari mendatang. Nantinya, untuk keputusan diperpanjang atau tidaknya, tentu kami melihat dari perkembangan setelah PPKM tahap dua ini,” tegas Sri.

Tidak hanya itu, Pemkot Depok bersama TNI dan Polri juga terus menggalakan program Depok Bermasker, yang sudah berjalan di semua wilayah Kota Depok. “Diharapkan ini dapat efektif meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat,” ujarnya.

Terpisah, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, M. Supariyono mengatakan, terkait penegasan sanksi PPKM pihaknya merasa hal tersebut kurang tepat jika dilakukan.

“Saya melihat sebetulnya bukan disitu masalahnya, tetapi diedukasinya. Daripada mempertegas ujung-ujungnya menghukum, saya lebih suka kalau effort kita lebih besar untuk mengedukasi masyarakat,” tutur dewan dari Fraksi PKS ini.

Supariyono menilai, saat ini masyarakat belum mendapatkan edukasi serta informasi yang cukup, dan hanya dari spanduk-spanduk yang dipasang. “Lurah misalnya, mereka bisa memberikan sosialisasi saat sambutan atau bikin roadshow ke masjid dan sarana ibadah lainnya degan sosialisasi Covid-19,” jelasnya.

Ia menyebutkan, ketika rapat dengan Gugus Tugas, Dinkes dan stakeholder lainnya, selalu dikatakan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi dengan maksimal ke masyarakat. Tetapi masih ada saja warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

“Saya harap gugus tugas yang ada di masing-masing RW siaga bisa diberdayakan, untuk memberikan imbauan atau membantu melaporkan, jika masih ada warga yang tidak patuh protokol kesehatan. Ini harus diperhatikan betul,” terangnya.

Tekait Lockdown akhir pekan, baginya itu adalah pilihan terkahir. Dirinya lebih mendorong menggencarkan sosialisasi ke masyarakat. “Problematikanya saat ini memang, kesehatan dan ekonomi. Kita lockdown ekonomi bisa berantakan jika belum siap, tetapi kesehatan juga menjadi masalah berat. Untuk itu, gencarkan lagi sosialisasinya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,” tandasnya.

Sementara, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi PDI Perjuangan, Rudi Kurniawan menuturkan, menurutnya akan lebih efektif memaksimalkan RW siaga yang sudah dibentuk.

“Kalau hanya memperketat pemberian sanksi, saya tidak setuju. Karena itu bukan sebuah solusi efektif. Yang efektif itu, RW siaga diberikan pembinaan,” tuturnya.

Menurutnya, kebijakan saat awal-awal pandemi lumayan baik dibanding sekarang. Masyarakat diimbau tidak melakukan kerumunan, termasuk beribadah secara berjamaah.

“Bukannya melarang ibadah berjamaah, tetapi bisa diberikan arahan dan masyarakat pun saat awal semuanya memahami. Itu termasuk lumayan di awal-awal, tapi sekarang bisa tidak begitu, dengan kondisi masyarakat yang sudah jenuh, ekonomi sulit, bantuan juga tidak bisa dirasakan betul,” terangnya.

Terkait wacana opsi lockdown akhir pekan untuk menekan angka Covid-19, menurutnya masih perlu dikaji jika ingin diberlakukan di Depok. “Kalau Sabtu-Minggu di lockdown dunia usaha akan seperti apa, sedangkan masyarakat Senin sampai Jumat, dari pagi hingga malam kerjanya lebih banyak di Jakarta. Sabtu-Minggu saatnya dirumah, dan para pelaku usaha peluangnya semakin besar, tetapi kalau lockdown akan semakin bermasalah,” pungkasnya. (rd/tul)

 

Jurnalis: Lutviatul Fauziah

Editor: M. Agung HR