Beranda Utama Depok Tunggu Vaksin Tahap Dua

Depok Tunggu Vaksin Tahap Dua

0
Depok Tunggu Vaksin Tahap Dua
ILUSTRASI
alergi bisa vaksinasi
ILUSTRASI

 

RADARDEPOK.COM,DEPOK – Pelaksanaan vaksinasi covid-19 tahap pertama di Kota Depok belum sepenuhnya rampung. Sebab, belum semua tenaga kesehatan (Nakes) yang ditargetkan ikut vaksinasi di termin pertama maupun termin ke dua.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Novarita menyebutkan, dari 11.271 Nakes yang ditargetkan divaksin, belum semuanya bisa divaksin. Ada sekitar 300 Nakes yang belum divaksin, jumlah tersebut belum termasuk Nakes yang mengalami penundaan vaksinasi, lantaran gangguan kesehatan yang berjumlah 686 orang.

“Kami juga lagi mencari 300 Nakes yang belum tervaksin, hal ini agar proses termin pertama bisa diselesaikan dan lanjut ke termin kedua,” ungkap Novarita kepada Radar Depok, Selasa (2/2).

Ketika disinggung mengenai kesiapan pelaksanaan vaksinasi tahap ke dua, Novarita mengaku belum bisa memastikan kapan akan berlangsung. Menurutnya, vaksin tahap ke dua yang ditujukan bagi TNI, Polri, dan pelayan publik ini belum bisa dijadwalkan, karena belum rampungnya vaksinasi tahap pertama. Selain itu, pihaknya juga belum tahu kapan vaksin tahap ke dua akan tiba di Depok.

“Ya, kami harus menunggu termin ke dua ini selesai, itu pun kalau vaksin sudah ada. Sekarangkan belum ada kabarnya vaksin tahap ke dua mau datang kapan,” beber Novarita.

Selain itu lanjutnya, ia menargetkan pelaksanaan vaksinasi tahap pertama bisa selesai pertengahan Februari ini. “InshaAllah termin satu dan dua bisa diselesaikan di pertengahan Februari,” tegas Novarita.

Terpisah, Ahli Epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono menilai bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih cenderung kurang maksimal. Pada pelaksanaannya, PPKM masih skala ringan. Ia menyontohkan, tidak adanya check point di wilayah perbatasan, sehingga siapapun bisa lalulalang keluar masuk.

“Katanya kan WFH (Work From Home), kalau lihat di jalan itu sangat padat. Itu artinya WFH tidak sampai 75 persen seperti yang diatur pemerintah,” kata Tri kepada Radar Depok, Selasa (2/2).

Ia pun mengingatkan kepada pemerintah daerah, khususnya Pemkot Depok harus lebih tegas dalam melaksanakan PPKM, terlebih dari segi pemberian sanksi. Sebab, sanksi yang ada saat ini masih sangat ringan, dan tidak memberikan efek jera pada pelaku pelanggaran PPKM serta protokol kesehatan.

“Harusnya untuk yang melanggar PPKM atau protokol kesehatan jangan hanya didenda Rp50 ribu atau sanksi sosial. Bila perlu dendanya dibuat minimal Rp1juta, saya yakin masyarakat gak akan berani melanggar,” tegasnya.

Bahan Baku 10 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tiba

Sebanyak 10 juta dosis bahan baku vaksin Covid-19 dikabarkan telah tiba di Biofarma, Kota Bandung, Selasa (2/2), sekitar pukul 15.45 WIB. Jutaan bahan baku itu akan diproses menjadi vaksin siap edar setelah menempuh uji mutu dan laboratorium terlebih dahulu.

“Semua bulk (bahan baku) ini, setelah diolah menjadi produk jadi, terlebih dahulu harus melalui serangkaian uji mutu atau quality control yang ketat, yang dilakukan di laboratorium Bio Farma dan juga laboratorium BPOM, untuk memastikan produk yang dihasilkan mempunyai kualitas yang memenuhi syarat,” kata Sekretaris PT Biofarma, Bambang Heriyanto, dalam keterangannya diterima Radar Bandung (Radar Depok Grup), Selasa (2/2).

“Ini kurang lebih tanggal 13 Februari setelah yang 15 juta (kedatangan pertama bahan baku) selesai, nanti tanggal 13 Februari sampai 20 Maret rencana produksinya,” imbuhnya.

Bambang mengatakan, pemerintah berupaya lebih cepat mendatangkan bahan baku vaksin, sehingga pada November mendatang diharapkan 140 juta dosis vaksin terealisasikan di Indonesia. Bambang melanjutkan Biofarma kini menggunakan fasilitas produksi berkapasitas produksi 100 juta per tahun. “Sebetulnya kita punya total kapasitas 250 juta, tapi baru satu fasilitas produksi (kapasitas 100 juta) yang disetujui BPOM, karena untuk produksi harus dilihat juga kualitasnya,” katanya.

Bambang menuturkan, 10 juta dosis bahan baku vaksin itu rencananya bakal ditargetkan kepada petugas pelayanan publik dan tenaga layanan publik termasuk TNI dan Polri. Adapun, proses penyuntikkan vaksin kepada petugas publik itu rencananya bakal mulai dilakukan pada akhir Februari 2021 mendatang. “Sesuai rencana Kementerian Kesehatan untuk petugas pelayanan publik, TNI dan Polri, ada sekitar 17,5 juta sasaran,” pungkasnya. (rd/dra/muh/**)

 

Jurnalis: Indra Abertnego

Editor: M. Agung HR